KALTIMPOST.ID SAMARINDA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda memastikan seluruh unsur penanganan bencana berada pada tingkat kesiapsiagaan penuh. Hal ini dilakukan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang diperkirakan terjadi pada akhir 2025 hingga awal 2026,
Kepala BPBD Samarinda, Suwarso, menegaskan bahwa rangkaian latihan bersama lintas instansi telah digelar untuk memastikan seluruh personel, peralatan, dan relawan memiliki persepsi dan pola tindakan yang sama.
“Latihan-latihan yang kami lakukan itu bukan hanya formalitas. Itu cara kami menguji kesiapan peralatan dan keterampilan relawan, termasuk perangkat daerah yang terlibat dalam penanggulangan bencana,” ungkap Suwarso, Jumat (5/12/2025).
Ia menyebut latihan bersama Polresta, Korem 091/ASN, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), dan jaringan relawan sudah dilakukan beberapa kali. Pekan depan BPBD kembali menggelar gladi kesiapsiagaan dan gelar peralatan bersama BPBD Kaltim. “Istilahnya latihan mendahului bencana,” tambahnya.
Terkait analisa cuaca, BPBD merujuk data BMKG yang memprediksi curah hujan harian bulan Desember 2025 berada di angka 50 mm yang masih kategori normal. Memasuki Januari hingga Maret 2026 intensitas diperkirakan sedikit turun, lalu kembali naik pada April.
Kendati demikian, Suwarso menegaskan bahwa kondisi cuaca wilayah ekuator sangat dinamis dan bisa berubah cepat. “Prediksinya normal, tapi uap air tinggi. Kalau radiasinya naik, curah hujan bisa ikut meningkat. Itu sebabnya kewaspadaan tetap harus dijaga,” jelasnya.
BPBD juga telah memetakan sejumlah titik rawan banjir dan longsor di Samarinda. Peralatan seperti perahu evakuasi telah ditempatkan di beberapa titik untuk mempercepat respons saat terjadi genangan tinggi.
Sejumlah kelurahan tangguh bencana dan relawan pun sudah dilatih agar masyarakat mampu melakukan pertolongan awal secara mandiri sebelum bantuan tim utama tiba.
Dalam hal peralatan penanganan darurat, Suwarso menyebut kondisinya hampir mencukupi. Namun di Samarinda kecepatan penanganan sangat terbantu oleh budaya kolaborasi antarlembaga.
“Tidak hanya BPBD. Ada TNI, Polri, Damkar, PMI, Basarnas, sampai Dinas PU. Semua bergerak bersama. Waktu kejadian longsor di Belimau itu saja, Basarnas sampai bilang respons kita cepat sekali,” ujarnya.
Terkait APBD 2026, ia memastikan anggaran mitigasi tetap ada meski harus disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah. Wali kota, katanya, meminta agar anggaran diprioritaskan pada kebutuhan dasar dan layanan minimal bagi warga terdampak bencana.
Salah satu program yang disiapkan BPBD tahun depan adalah Bantuan Stimulan Bahan Bangunan (Basimban) untuk rumah terdampak bencana, serta penguatan logistik menghadapi potensi banjir tinggi. “Kita sudah tahu pola curah hujan, jadi perangkat daerah harus mulai menyiapkan kebutuhan dasarnya,” tutupnya. (*)
Editor : Sukri Sikki