KALTIMPOST.ID, SAMARINDA-Menghadapi prediksi curah hujan normal hingga menengah yang dikeluarkan BMKG untuk wilayah Kaltim, termasuk Samarinda, sepanjang Desember sampai awal tahun baru 2026, Wali Kota Samarinda Andi Harun menekankan perlunya kesiapsiagaan terpadu lintas sektor.
Menurutnya, ancaman bencana hidrometeorologi di akhir tahun tidak dapat ditangani hanya dengan pendekatan teknis maupun mengandalkan pemerintah semata. “Upaya mitigasi atau adaptasi terhadap perubahan iklim harus optimal dan melibatkan semua pihak. Tidak hanya pemerintah, dunia usaha dan masyarakat juga harus punya persiapan menghadapi keadaan anomali yang bisa terjadi sewaktu-waktu,” ujar Andi Harun.
Wali kota menyebut peristiwa banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Aceh menjadi pelajaran penting bagi semua daerah. Bencana besar tersebut, katanya, menunjukkan kerusakan lingkungan yang terjadi selama bertahun-tahun telah memperparah dampak hidrometeorologi.
“Pelajaran penting buat kita. Mengatasi banjir dan tanah longsor tidak cukup dengan pendekatan teknis. Di sana bisa berkaca, longsor dan banjir adalah akibat tangan-tangan yang merusak keseimbangan alam,” tegasnya.
Terkait peringatan dini BMKG dan pengalaman bencana sebelumnya di Samarinda, wali kota mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor untuk meningkatkan kewaspadaan, bahkan mulai mempertimbangkan alternatif tempat tinggal jika kondisi anomali terjadi sewaktu-waktu.
Sementara untuk kawasan rawan banjir, dia meminta seluruh elemen masyarakat ikut terlibat menjaga lingkungan dan mendukung program pengendalian banjir yang telah berjalan.
Tidak berhenti pada imbauan, wali kota menilai koordinasi lintas daerah sudah sangat mendesak. Dia kembali mendorong dilaksanakannya rapat koordinasi besar antara pemerintah provinsi, 10 kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan kebencanaan.
“Saya dan Pemkot Samarinda merindukan kita duduk bareng 10 kabupaten/kota. Mudah-mudahan Pak Gubernur bisa mengumpulkan kita semua. Hadir Polda Kaltim, Kodam, Basarnas, BPBD, relawan, semua unsur yang berkaitan dengan mitigasi bencana,” tuturnya.
Penanggulangan bencana tidak boleh berjalan autopilot di masing-masing daerah. Kolaborasi Pentahelix pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media menjadi prasyarat utama kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana akhir tahun. “Ini sangat mendesak. Kita harus duduk bersama, lepaskan ego sektoral, dan kerahkan seluruh sumber daya untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang bisa muncul di luar perkiraan,” pungkasnya. (*)
Editor : Dwi Restu A