KALTIMPOST.ID, SAMARINDA-Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak pada berkurangnya kapasitas fiskal, tidak menyurutkan langkah Pemerintah Kota Samarinda dalam mengakselerasi pembangunan.
Peran TWAP sebagai strategic think tank dan katalisator wali kota tetap berjalan seperti biasa, dengan fokus mengawal seluruh program prioritas hingga ke tingkat kelurahan.
Ketua Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) Samarinda Syaparudin menjelaskan, TWAP terus mendampingi, mediasi, serta percepatan kinerja perangkat daerah agar tetap selaras dengan visi-misi kepala daerah, mewujudkan Samarinda maju dan berkelanjutan.
Selain menguatkan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), TWAP juga aktif memberikan masukan strategis kepada wali kota terkait kebijakan yang menyesuaikan kondisi faktual di lapangan. “Semangat dan langkah kami tidak berubah. Baik ditugaskan maupun tidak, tetap turun lapangan, melihat langsung persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk hambatan dalam pelaksanaan pembangunan,” ujarnya.
Salah satu fokus utama TWAP adalah pengendalian banjir. Syaparudin menyebutkan, pemantauan lapangan dilakukan untuk mengidentifikasi titik-titik banjir yang trennya masih bertahan atau bahkan muncul sebagai kawasan genangan baru.
Dari hasil peninjauan bersama perangkat daerah teknis, seperti bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), ditemukan sejumlah penyebab utama banjir. Mulai persoalan drainase hingga kiriman air dari wilayah hulu.
Di Samarinda Utara misalnya, TWAP menemukan beberapa titik sentral kiriman banjir, seperti dari kawasan Pampang dan Badak Mekar yang berasal dari wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu, kawasan Gang Karya dan Tanah Datar, juga terdampak kiriman air akibat perubahan tata guna lahan di wilayah hulu. Dari kondisi tersebut, TWAP merekomendasikan pembangunan kolam retensi atau folder di sejumlah titik strategis untuk menahan dan mengatur aliran air sebelum dilepas secara bertahap.
“Itu kerja-kerja lapangan yang terus kami lakukan. Walaupun TKD turun dari Rp 5,8 triliun menjadi sekitar Rp 3,2 triliun, semangat kami tidak pernah luntur,” tegasnya.
Terkait akselerasi penanganan banjir di tahun mendatang, Syaparudin memastikan perhatian wali kota terhadap isu tersebut tidak berubah. Menurutnya, keterbatasan anggaran justru mendorong optimalisasi langkah-langkah non-anggaran, seperti penguatan gotong royong warga dan pergerakan lintas sektor tanpa menunggu ketersediaan dana besar. “Terpenting ada kemauan dan semangat. Selama bisa bergerak, kita bergerak,” tegasnya.
Pengendalian banjir tetap menjadi prioritas utama di tengah keterbatasan fiskal, disertai keberlanjutan program Probebaya yang dinilai langsung menyentuh kebutuhan masyarakat di tingkat RT. Program berbasis partisipasi, lanjutnya, menjadi pembeda karena direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan masyarakat sendiri.
Soal penganggaran penanggulangan banjir, Syaparudin mengakui belum mengetahui angka pasti pascapenyesuaian APBD. Namun, dia menegaskan, komitmen wali kota menjadikan pengendalian banjir sebagai fokus pembangunan tetap kuat. “Regulasinya jelas, rujukannya APBD. Yang terpenting kita tahu masalahnya di lapangan dan segera menindaklanjutinya,” pungkasnya. (*)
Editor : Dwi Restu A