KALTIMPOST.ID, SAMARINDA-Proyek pembangunan Terowongan Samarinda kini menjadi sorotan. Setelah sebelumnya dianggarkan sekitar Rp 395 miliar, anggaran megaproyek itu disebut mengalami penambahan hingga Rp 133 miliar.
DPRD Samarinda melalui Komisi III memastikan akan memanggil instansi terkait untuk hearing dan klarifikasi dan memastikan transparansi penggunaan dana tersebut.
“Kami tidak ingin berspekulasi. Itu harus dibahas secara komprehensif bersama dinas terkait, supaya jelas sumber dan peruntukannya,” tegasnya.
Lebih lanjut Deni mengungkapkan, penambahan anggaran kemungkinan besar berkaitan dengan pekerjaan tambahan di sisi in-out terowongan. Sebelumnya, PUPR mengalokasikan sekitar Rp 39 miliar untuk penanganan abrasi dan longsoran di area sisi keluar (out) terowongan. Namun, dengan tambahan pekerjaan yang mencakup perpanjangan sekitar 72 meter inlet dan outlet, total kebutuhan meningkat hingga mencapai Rp 133 miliar.
“Tambahan itu untuk pekerjaan di sisi in-out terowongan. Termasuk juga pembebasan empat rumah di atas area yang terdampak longsor. Jadi memang ada pekerjaan tambahan yang cukup signifikan,” ujarnya.
Baca Juga: Belum Masuk Kategori Cuaca Ekstrem, BMKG Samarinda Ingatkan Kewaspadaan
Menurut Deni, proyek itu juga melibatkan PT Pembangunan Perumahan (PP) sebagai kontraktor nasional, sementara konsultan perencana disebut berasal dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Komisi III, kata dia, sebelumnya sudah meminta agar dilakukan uji geoteknik menyeluruh terhadap wilayah yang berpotensi longsor guna memastikan keamanan struktur terowongan.
“Kami sudah pesankan agar konsultan memastikan uji geoteknik dilakukan secara komprehensif. Jangan sampai ada longsor susulan seperti yang terjadi sebelumnya,” tegasnya.
Selain fokus pada penggunaan anggaran, DPRD juga menyoroti uji kelayakan (komisioning) yang akan dilakukan PUPR pada 2026 ke Komisi Keselamatan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ). Uji itu penting untuk memastikan kelayakan operasional terowongan dan mempercepat penggunaan terowongan.
“Yang terpenting adalah keselamatan masyarakat. Itu prioritas utama kami. Jadi kami ingin duduk bersama antara DPRD, dinas, kontraktor, dan konsultan untuk memastikan semuanya aman dan sesuai prosedur,” pungkasnya. (*)
Editor : Dwi Restu A