SAMARINDA- Pemkot Samarinda menyaksikan penandatanganan kontrak pembangunan Sekolah Rakyat (SR) antara pemerintah pusat dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui zoom meeting, Senin (15/12). Penandatanganan ini menandai tahapan akhir administrasi sebelum pembangunan fisik dimulai di lapangan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda Asli Nuryadin menjelaskan, penandatanganan dilakukan secara daring karena waktu yang dinilai krusial. Gubernur dan wali kota turut diundang dalam agenda tersebut, sementara dirinya hadir mewakili Pemerintah Kota Samarinda.
“Karena waktunya krusial, kemarin gubernur dan wali kota diundang via zoom. Kami kebetulan sebagai plt Asisten I mewakili. Intinya kami bersyukur karena Samarinda termasuk yang sudah ditandatangani,” ujarnya, Selasa (16/12).
Baca Juga: BPBD Samarinda Salurkan Bantuan ke Kelurahan Tangguh Bencana
Ia menyebut, dari total daerah yang mengikuti penandatanganan kontrak, saat ini baru empat provinsi yang sudah final, yakni Kalimantan Timur, Lampung, Aceh, Banten, dan Sulawesi Utara. Khusus Samarinda, nilai kontraknya sekitar Rp 247 miliar. “Meski belum terlihat aktivitas fisik di lapangan, penandatanganan kontrak menjadi bukti sah bahwa pemenang lelang telah ditetapkan,” jelasnya.
Dengan demikian, tahapan eksekusi tinggal menunggu persiapan teknis, termasuk kesiapan lahan. Terkait kondisi di lokasi, Asli mengungkapkan sudah berkoordinasi dengan bidang aset, BPKAD Samarinda untuk penertiban satu bangunan di sekitar area pembangunan. “Kami telah diminta membersihkan dan mengosongkan lahan sesuai tugas pokok masing-masing,” singkatnya.
Untuk agenda peletakan batu pertama atau groundbreaking, Asli memastikan akan segera diinformasikan. “Kita pantau saja, tapi saya kira dalam waktu dekat segera dimulai,” pungkasnya. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki