Komisi III DPRD Samarinda Gelar RDP dengan PUPR, Serapan Anggaran 2025 Capai 98 Persen
KALTIMPOST.ID, SAMARINDA-Komisi III DPRD Samarinda menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda, Senin (5/1). Rapat tersebut membahas progres kegiatan tahun anggaran 2025 sekaligus perencanaan program pembangunan di 2026.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar mengatakan, RDP dilakukan sebagai bentuk fungsi pengawasan, sekaligus upaya transparansi kepada publik terkait capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah kota, khususnya di sektor infrastruktur.
“Hampir semua bidang di Dinas PUPR kami bahas, mulai Cipta Karya, Bina Marga, hingga SDA, termasuk proyek-proyek multiyears yang telah selesai di 2025,” ujarnya, Senin (5/2).
Komisi III mempertanyakan capaian fisik dan keuangan sejumlah kegiatan. Berdasarkan penjelasan Kepala Dinas PUPR Kota Samarinda, serapan anggaran 2025 telah mencapai 98 persen. “Secara pekerjaan fisik itu sudah tuntas. Yang masih berproses hanya pada term pembayaran saja. Jadi bukan pekerjaan yang belum selesai, tapi lebih ke administrasi pembayaran,” jelasnya.
Selain evaluasi anggaran, Komisi III turut membahas penanganan banjir yang menjadi isu krusial di Kota Tepian. Sejumlah program pengendalian banjir akan masuk dalam perencanaan Integrated City Planning (ICP), termasuk pembangunan di kawasan eks Pelindo hingga Jembatan S Sungai Dama.
“Kita juga membahas pintu air, ICP, Pasar Pagi, terowongan, hampir semua kami bahas. Itu bagian dari keterbukaan informasi publik agar masyarakat mengetahui apa saja yang sudah dikerjakan dan bagaimana capaiannya,” kata Deni.
Terkait proyek multiyears Terowongan Samarinda, Deni memastikan secara infrastruktur utama proyek tersebut telah rampung. “Mulai inlet, outlet, sampai pekerjaan di dalam terowongan sudah tuntas. Saat ini tinggal menunggu proses di Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ), termasuk penyempurnaan jalan pendekat di Jalan Sultan Alimuddin,” ujarnya.
Proses administrasi di KKJTJ ditargetkan dapat diselesaikan pada 2026 sehingga terowongan tersebut segera bisa dimanfaatkan masyarakat. “Masih ada dua tahapan sidang lagi di KKJTJ. Mudah-mudahan tidak sampai akhir tahun, paling tidak pertengahan tahun sudah tuntas dan bisa digunakan,” tambahnya.
Deni juga menyinggung tantangan pembangunan di 2026 akibat kebijakan efisiensi anggaran, khususnya pemotongan transfer ke daerah dari dana bagi hasil (DBH) yang mencapai sekitar Rp 1,8 triliun. “Kondisi itu tentu berdampak pada fiskal daerah, termasuk di PUPR. Banyak kegiatan SDA, Cipta Karya, dan Bina Marga yang terpangkas. Ke depan, kemungkinan besar kegiatan yang berjalan adalah yang bersumber dari aspirasi masyarakat,” jelasnya.
Namun, Komisi III berharap adanya tambahan anggaran sesuai janji dari Kementerian Keuangan pada tahap triwulan II atau III, mengingat Kalimantan Timur merupakan daerah penghasil sumber daya alam.
“Kami berharap ada perhatian lebih dari pusat. Kaltim menyetor hampir Rp 800 triliun per tahun dari hasil sumber daya alam. Mudah-mudahan Samarinda juga mendapat tambahan anggaran untuk memperkuat fiskal daerah,” pungkasnya. (*)
Editor : Dwi Restu A