KALTIMPOST.ID, SAMARINDA–Tekanan terhadap sektor pertambakan di wilayah pesisir Kalimantan Timur kian meningkat, seiring dampak perubahan iklim, penurunan kualitas air, hingga meningkatnya risiko penyakit yang berujung pada turunnya produksi dan membengkaknya biaya operasional tambak.
Kondisi itu diperparah dengan fakta bahwa lebih 70 persen daratan Delta Mahakam telah beralih fungsi menjadi tambak, namun sebagian besar berada dalam kondisi idle atau terbengkalai. Tambak idle tidak hanya menimbulkan persoalan ekonomi bagi masyarakat pesisir, tetapi juga berdampak ekologis.
Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan RI mendorong revitalisasi tambak idle seluas 78.550 hektare dalam kurun tiga tahun, dengan target produksi 1,18 juta ton pada 2025, meningkat menjadi 2,34 juta ton pada 2026, dan 2,22 juta ton pada 2027.
Salah satu pendekatan yang dinilai relevan adalah sistem silvofishery, yakni pengelolaan tambak yang mengintegrasikan rehabilitasi mangrove dengan kegiatan akuakultur. Mangrove yang ditanam di dalam maupun sekitar tambak berfungsi meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki kualitas air, sekaligus menjadi pengontrol penyakit, sehingga mampu menekan penggunaan pupuk, pakan, dan obat-obatan.
Namun, pengelolaan tambak silvofishery membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang tidak hanya mengandalkan pengalaman, tetapi juga memiliki pemahaman pengelolaan lingkungan yang adaptif. Petambak dituntut terampil dan memahami setiap tahapan pengelolaan sesuai prinsip Good Silvofishery Practice.
Menjawab tantangan tersebut, Sekolah Lapang Pengelolaan Tambak Ramah Lingkungan dengan konsep Smart Silvofishery hadir sebagai solusi. Model tersebut mengintegrasikan penguatan SDM, pembangunan tambak percontohan, transformasi ekonomi, serta penguatan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dengan pendekatan kearifan lokal.
Founder Sekolah Lapang Smart Silvofishery Esti Handayani Hardi menyebut, sekolah lapang itu diselenggarakan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, hingga sejumlah NGO.
“Sekolah Lapang itu kami selenggarakan dengan tujuan mentransfer pengetahuan atau keterampilan dalam pengelolaan tambak dengan ramah lingkungan,” ujar Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Mulawarman itu.
Peserta sekolah lapang tidak hanya menerima materi, tetapi juga dibimbing langsung di lapangan untuk mengelola tambak, mengenali masalah sejak dini, serta memahami sistem Smart Silvofishery secara nyata. Klinik tambak turut disiapkan, sebagai sarana pemeriksaan kondisi tambak dan pemberian rekomendasi pengelolaan yang mudah dipahami dan diterapkan.
“Alhamdulillah, dengan adanya kegiatan sekolah lapang, wawasan dan cara berpikir masyarakat tentang budidaya silvofishery dan budidaya yang berkelanjutan itu makin baik,” ungkap Esti.
Dampak pendampingan juga dirasakan langsung peserta. Salah satu petambak dari Desa Muara Badak Ulu, Kukar, Subha menjelaskan, pihaknya juga diberi pembekalan untuk pembuatan pakan tambahan.
“Bagaimana caranya merawat dan menyiapkan benih, terus persiapan lahan, prospek ekonomi ke depannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” sebut Subhan.
Sejak berdiri, Sekolah Lapang Smart Silvofishery telah bermitra dengan 26 dinas dan organisasi, serta melaksanakan 33 kegiatan pendampingan, menjadi bagian dari upaya mendorong tambak produktif yang selaras antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. (adv)
Editor : Dwi Restu A