KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Wacana perubahan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi melalui DPRD, menuai beragam tanggapan. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan masih melakukan kajian mendalam terhadap opsi tersebut, dengan tetap mempertimbangkan aspirasi masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda dari Fraksi PKS Abdul Rohim mengatakan, hingga kini PKS belum mengambil sikap final terkait wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Menurutnya, aspirasi publik yang berkembang justru masih banyak yang menginginkan pilkada tetap dilaksanakan secara langsung.
“Memang saat ini sedang mengemuka wacana pilkada dipilih melalui DPRD. PKS termasuk partai yang masih dalam posisi mengkaji. Namun, aspirasi yang kami tangkap dari masyarakat, sebagian besar masih kurang setuju dengan opsi tersebut,” ujar Abdul Rohim, Senin (12/1).
Sebagai partai politik yang menjadi representasi suara rakyat, PKS memotret berbagai pandangan masyarakat sekaligus mengkaji persoalan-persoalan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan pilkada langsung.
Menurutnya, secara substansi, pilkada langsung tetap memenuhi nilai-nilai demokrasi karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam menentukan pemimpinnya. Namun, dia mengakui bahwa sistem tersebut membutuhkan biaya politik yang cukup besar. “Demokrasi itu memang mahal. Harus siap dengan konsekuensinya. Tapi secara prinsip, pemilihan langsung memberi peran nyata kepada masyarakat,” kata Rohim.
Di sisi lain, opsi pemilihan kepala daerah melalui DPRD juga memiliki catatan tersendiri, terutama terkait hubungan antara eksekutif dan legislatif. Jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, fungsi kontrol legislatif terhadap eksekutif dinilai akan menjadi lebih kuat.
Saat ini, PKS cenderung tetap mempertahankan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung demi menjaga nilai-nilai demokrasi dan memenuhi aspirasi masyarakat. Fokus utama yang perlu dilakukan ke depan adalah mencari solusi untuk menekan dampak negatif pilkada langsung, terutama terkait tingginya biaya politik.
“Jadi kami tetap mempertahankan pemilihan secara langsung oleh masyarakat. Kekurangan-kekurangannya, seperti ongkos politik yang tinggi dan lainnya, itu yang harus dicari upaya agar bisa ditekan,” pungkasnya. (*)
Editor : Dwi Restu A