KALTIMPOST.ID, SAMARINDA-Fraksi PDI Perjuangan Samarinda menyatakan sikap tegas menolak wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) dari pemilihan langsung oleh masyarakat menjadi dipilih melalui DPRD.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda sekaligus anggota Fraksi PDI Perjuangan, Iswandi, menegaskan, wacana tersebut bertentangan dengan dasar konstitusional negara serta semangat reformasi yang telah diperjuangkan selama ini.
“Fraksi PDI Perjuangan menolak tegas. Pertama, secara dasar hukum, itu tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi juga sudah memutuskan pemilihan kepala daerah secara langsung,” ujarnya.
Jika sistem pilkada dikembalikan ke DPRD, hal itu sama saja dengan mengingkari perjuangan reformasi yang telah diperjuangkan dengan pengorbanan besar. “Kalau dikembalikan lagi ke DPRD, itu sama saja kita mengingkari reformasi. Banyak orang yang sudah gugur memperjuangkan demokrasi. Jangan sampai kita kembali ke zaman dulu,” tegasnya.
Iswandi juga menanggapi alasan tingginya biaya politik yang kerap dijadikan dasar wacana perubahan sistem pilkada. Menurutnya, demokrasi tidak bisa diukur semata-mata dari aspek biaya. “Kalau alasannya karena biaya politik tinggi, demokrasi tidak bisa diukur dari biaya. Kalau biayanya tinggi, ya yang diperkuat aparat penegak hukumnya. Jangan itu dijadikan alasan untuk mengubah sistem,” jelasnya.
PDI Perjuangan secara konsisten berpihak pada pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai wujud kedaulatan rakyat. “Kami di PDI Perjuangan tegas menolak pilkada melalui DPRD. Pemimpin daerah harus dipilih langsung oleh rakyat,” pungkasnya. (*)
Editor : Dwi Restu A