Utama Samarinda Balikpapan Kaltim Nasional Piala Dunia 2026 Olahraga Bisnis Lifestyle Opini Sosbis Hiburan

Sorotan Tajam Kemajuan Kota dan Tantangan Penanggulangan Banjir di Momen Perayaan Hari Jadi Kota dan Pemkot Samarinda

M Hafiz Alfaruqi • Rabu, 21 Januari 2026 | 16:24 WIB
KOMPLEKS: Persoalan kota di Samarinda masih cukup banyak, terlebih ancaman fiskal menyelimuti ibu kota Kaltim. Namun, perkembangan pembangunan juga terlihat signifikan, salah satunya Citra Niaga.
KOMPLEKS: Persoalan kota di Samarinda masih cukup banyak, terlebih ancaman fiskal menyelimuti ibu kota Kaltim. Namun, perkembangan pembangunan juga terlihat signifikan, salah satunya Citra Niaga.

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA–Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-358 Samarinda, penataan kota dan penanganan banjir di era dua periode kepemimpinan Wali Kota Andi Harun menjadi sorotan tajam.

Direktur Pusat Studi Perkotaan Planosentris Farid Nurrahman menilai, arah pembangunan Kota Samarinda selama kepemimpinan Andi Harun menunjukkan kemajuan signifikan, meski masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah (PR).

Menurut Farid, penilaian terhadap kinerja kepala daerah harus dilihat berdasarkan indikator dan pembanding yang jelas. Jika dibandingkan dengan periode pemerintahan sebelumnya, dia menilai terdapat lompatan kemajuan, terutama dari sisi penataan kota.

“Kalau dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, tentu jauh lebih maju. Apalagi sudah dua periode. Artinya, fondasi kebijakan jangka menengah dan jangka panjang sudah ditanamkan sejak awal,” ungkapnya.

Kemajuan tersebut dapat dilihat dari dua aspek utama, yakni fisik dan perencanaan dokumen. Dari sisi fisik, berbagai proyek revitalisasi kawasan dinilai berhasil mengubah wajah kota, mulai pasar kota, kawasan inti kota, hingga kawasan strategis ekonomi dan pariwisata.

“Revitalisasi kawasan, perapian kawasan strategis, termasuk langkah-langkah dalam penanggulangan kebencanaan seperti banjir, itu sudah lebih jelas dibandingkan sebelumnya,” jelasnya.

Sementara dari sisi perencanaan, dia menilai pemerintahan saat ini berhasil menuntaskan berbagai dokumen penting penataan kota. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) telah disusun dan sebagian telah ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah.

“RTRW penting karena menjadi arah perkembangan kota 20 tahun ke depan. RDTR-nya juga sudah ada di beberapa kecamatan, bahkan sudah terintegrasi dengan sistem OSS nasional. Itu memudahkan investor dan masyarakat untuk mengetahui aktivitas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di suatu wilayah,” tuturnya.

Terkait Integrated City Planning (ICP), Farid menyebut dokumen tersebut sebagai pelengkap perencanaan tata ruang. Menurutnya, ICP merupakan turunan dari RTRW yang berfungsi sebagai konsep pengembangan kawasan tertentu.

“ICP itu bagian dari kelengkapan dokumen perencanaan. Secara fisik sudah berjalan, secara dokumen juga sudah disiapkan,” ujarnya.

Namun, Farid menekankan tantangan penataan Samarinda ke depan semakin kompleks. Ledakan penduduk dan lonjakan kebutuhan hunian menjadi persoalan serius yang harus diantisipasi. “Sekarang tantangannya bukan hanya menarik investasi, tapi bagaimana memastikan hunian tetap terjangkau dan inklusif. Fenomena permukiman di pinggiran kota seperti Samarinda Utara, Lempake, Bengkuring, Sambutan, hingga Palaran, itu harus diatur dengan baik,” tegasnya.

Penanganan banjir juga masih menjadi pekerjaan rumah besar. Meski beberapa titik banjir telah tertangani, muncul pula titik-titik baru yang memerlukan pendekatan lintas wilayah. “Banjir Samarinda itu kompleks. Ada kecamatan yang penanganannya bergantung pada wilayah tetangga seperti Kutai Kartanegara. Artinya, itu bukan hanya PR pemkot, tapi juga perlu keterlibatan pemerintah provinsi,” jelasnya.

Di sektor transportasi, Farid menilai kebijakan rekayasa lalu lintas seperti penerapan sistem satu arah (SSA) merupakan langkah positif. Namun, dia mengakui bahwa perubahan tersebut tidak selalu mudah diterima masyarakat.

“Secara konsep itu bagus, tapi perubahan pasti ada pro dan kontra. Itu wajar dalam proses penataan kota,” ujarnya.

Sebagai masukan, Farid mendorong Pemkot Samarinda untuk lebih memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, terutama dalam pembiayaan pembangunan. “Samarinda itu ibu kota provinsi, jadi sudah semestinya pembangunan kota diprioritaskan. Kalau hanya mengandalkan APBD kota, tentu bisa, tapi tidak cepat,” tegasnya.

Dia juga mendorong optimalisasi aset-aset milik pemerintah kota untuk kepentingan publik, serta perencanaan alternatif jaringan jalan untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas di masa depan. “Perencanaan itu jangan hanya untuk hari ini. Tapi 5, 10, bahkan 20 tahun ke depan. Termasuk pembangunan SDM agar infrastruktur yang sudah dibangun bisa dimanfaatkan secara optimal,” imbuhnya.

Menutup pernyataan, Farid berharap di usia ke-358 tahun, Samarinda dapat tumbuh menjadi kota yang tangguh dan berdaya saing. “Siap menghadapi tantangan global ke depan dan mampu bersaing, tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga internasional,” pungkasnya. (*)

Editor : Dwi Restu A
#sorotan #HUT Samarinda #banjir #masalah