SAMARINDA - Rencana sterilisasi pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Polder Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, bergulir ke DPRD Samarinda. Para pedagang difasilitasi mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPRD Samarinda, Kamis (5/2), guna mencari titik temu antara kepentingan penataan kawasan dan keberlangsungan usaha pedagang.
Dalam rapat tersebut, Pemkot Samarinda menyampaikan sejumlah rencana pengembangan kawasan yang akan dilakukan secara bertahap.
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Samarinda Hendra Kusuma menjelaskan bahwa Polder Air Hitam sejatinya dirancang sebagai infrastruktur pengendalian banjir. Namun seiring waktu, kawasan tersebut berkembang menjadi ruang aktivitas masyarakat dan tujuan rekreasi.
“Apa lagi keberadaannya di tengah kepadatan permukiman di sekitarnya,” ujarnya.
Menurut Hendra, Pemkot Samarinda telah menyusun master plan kawasan Polder Air Hitam dengan tetap mengedepankan fungsi utama sebagai pengendali banjir. Di lokasi tersebut juga terdapat Workshop UPTD Pemeliharaan Drainase yang dikenal masyarakat sebagai “bubuhan hantu banyu”, sekaligus area parkir dan operasional alat berat seperti ekskavator dan dump truk.
“Kondisi ini membuat tidak semua area bisa diakses bebas oleh masyarakat,” tegasnya.
Ia menyebutkan, pelaksanaan master plan belum bisa dilakukan secara utuh karena keterbatasan anggaran dan adanya skala prioritas. Salah satu contoh yang diprioritaskan adalah penataan kolam utama, karena berkaitan langsung dengan kegiatan pemeliharaan dan fungsi pengendalian banjir.
“Beautifikasi baru dapat dilakukan setelah fungsi utama tersebut terpenuhi,” singkatnya.
Hendra juga menegaskan bahwa jalan di kawasan Polder Air Hitam bukan jalan umum, melainkan jalan inspeksi kolam. Oleh karena itu, aspek keselamatan dan kelancaran operasional pemeliharaan menjadi pertimbangan utama dalam pengendalian aktivitas di kawasan tersebut, termasuk keberadaan PKL.
“Terkait ruang PKL, perlu ada pengendalian karena dulu pernah terjadi penguasaan jalan inspeksi yang menyulitkan sterilisasi dan mengganggu operasional pengendalian banjir,” pungkasnya.
Editor : Muhammad Ridhuan