KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – .Pemerintah Kota Samarinda menerapkan pendekatan realistis dalam pengelolaan investasi daerah. Penetapan target investasi tidak dilakukan secara kaku, melainkan disesuaikan dengan rencana kerja serta kondisi ekonomi agar tetap relevan dan dapat dicapai.
Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Samarinda, Riduansah mengatakan, dinamika ekonomi menjadi faktor penting dalam penyusunan target investasi. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak selalu berjalan merata, sehingga target investasi perlu disesuaikan agar tetap rasional.
“Kenaikan realisasi investasi harus disesuaikan kembali dengan target sesuai rencana kerja. Kondisi ekonomi harus disesuaikan, karena tingkat pertumbuhan ekonomi itu kadang naik turun,” ujar pria yang dipanggil Riduan itu.
Dia menjelaskan, penyesuaian target investasi bukan berarti menurunkan ambisi daerah, tetapi justru untuk memastikan bahwa perencanaan dan realisasi berjalan seiring. Dengan target yang realistis, pemerintah dapat lebih fokus menjaga kualitas investasi dan dampaknya terhadap perekonomian daerah.
Dalam memastikan akurasi data realisasi investasi, DPMPTSP Samarinda menggunakan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebagai instrumen utama. LKPM menjadi dasar pemerintah dalam memantau perkembangan investasi secara berkala.
Riduan menyebut, pihaknya secara rutin melakukan monitoring setiap triwulan dengan menghubungi langsung pelaku usaha yang terdaftar. Dari proses tersebut, pemerintah memperoleh laporan terkait kegiatan penanaman modal dan realisasi investasi yang berjalan.
“Metode kami untuk mengetahui realisasi investasi adalah setiap triwulan menghubungi pelaku usaha yang terdaftar dan menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal,” jelasnya.
Monitoring tersebut tidak hanya bertujuan menghimpun angka realisasi, tetapi juga memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan yang dimiliki. Dengan demikian, data investasi yang dikumpulkan mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Dia menambahkan, data yang valid dan terverifikasi menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan investasi daerah. Tanpa data yang akurat, kebijakan berisiko tidak tepat sasaran.
Ke depan, pihaknya akan terus memperkuat sistem monitoring dan evaluasi investasi agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat terjaga secara berkelanjutan dan selaras dengan kapasitas ekonomi kota. (*)
Editor : Sukri Sikki