SAMARINDA- Rencana penataan kawasan polder Air Hitam di Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, diminta berjalan berkeadilan. DPRD Samarinda mengingatkan agar penertiban tidak mematikan pelaku UMKM yang selama ini menggantungkan ekonomi di kawasan tersebut. Regulasi dinilai perlu disiapkan agar kepastian hukum dan ketertiban umum berjalan beriringan.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menyebut hingga kini belum ada regulasi pasti yang mengatur ketertiban di kawasan itu. Karena itu, solusi jangka pendek ditempuh sembari menyiapkan payung hukum yang lebih kuat. “Sampai dengan adanya penertiban, untuk sementara pedagang dipersilakan berjualan sambil kita siapkan regulasi agar mereka lebih tenang,” ujarnya, Minggu (15/2).
Menurutnya, penataan tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan insidentil. Jika persoalan ini masuk pembahasan komisi, arahnya bisa menjadi peraturan daerah sebagai solusi jangka panjang. “Kalau sifatnya hanya di titik tertentu, itu bisa kebijakan wali kota. Tapi kalau menyangkut kepentingan masyarakat luas, tentu perlu perda,” tegasnya.
Ia mengakui kasus di polder Air Hitam ini belum pernah diusulkan sebelumnya sebagai bahan penyusunan aturan. Namun dinamika yang muncul bisa menjadi referensi agar persoalan serupa tidak terulang. “Regulasi itu penting untuk memastikan masyarakat tetap bisa berusaha tanpa dihantui ketidakpastian,” singkatnya.
Samri menekankan, pemerintah perlu jeli dalam mengelola ruang publik agar kepentingan penataan kota dan ekonomi warga bisa berjalan bersama. Penertiban tanpa solusi dinilai hanya memindahkan masalah. “Jangan sedikit-sedikit penertiban tanpa solusi. Selama ini masyarakat seperti diuber-uber lalu bingung mau ke mana. Kalau ada penertiban, solusinya harus sudah disiapkan,” tandasnya.
Ia mengingatkan, pembiaran berlarut juga bukan pilihan karena berpotensi menimbulkan masalah baru. Harus dipikirkan matang supaya pemerintah dan masyarakat bisa sama-sama jalan. “Kita tidak ingin ini jadi bom waktu,” pungkasnya. (*)
Editor : Ismet Rifani