SAMARINDA, KALTIMPOST.ID– Kawasan Loa Bakung yang padat penduduk kembali disorot menyusul maraknya truk bertonase besar yang melintas dan membahayakan keselamatan warga. DPRD Kaltim mendesak kendaraan berat segera dialihkan dari dalam kota serta meminta pembangunan parking zone dipercepat sebagai solusi pengendalian sementara.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menegaskan persoalan kendaraan berat masuk ke dalam kota bukan isu baru. Menurutnya, Loa Bakung menjadi salah satu titik paling terdampak karena berada di jalur strategis dari arah Jembatan Mahakam Ulu menuju pusat kota.
“Kami sudah lama mengurai persoalan ini. Kendaraan bertonase besar yang sebenarnya tidak layak masuk dalam kota harus dialihkan. Karena itu, skenario pembangunan jalan lingkar sudah dirancang sejak beberapa tahun lalu,” tegas Subandi, Selasa (3/2).
Ia menyebut, keluhan masyarakat bukan hal baru. Bahkan, sekitar 10 tahun lalu sempat terjadi aksi penutupan jalan dan demonstrasi warga karena tingginya risiko kecelakaan dan gangguan keselamatan.
“Ini sudah jadi curhatan masyarakat sejak lama, bahkan sejak saya masih di DPRD Kota. Loa Bakung padat penduduk, tapi kendaraan berat tetap melintas. Risiko kecelakaan selalu menghantui,” katanya.
Kecelakaan terbaru di Jalan Juanda kembali memperkuat urgensi penataan lalu lintas kendaraan berat di dalam kota. Menurut Subandi, selama ini sebagian besar truk bertonase tinggi berasal dari luar daerah dan akhirnya terpaksa masuk ke kawasan perkotaan.
“Seharusnya kendaraan dengan kapasitas berat tidak masuk ke dalam kota. Tapi karena jalur alternatif belum tuntas, mereka tetap melintas di jalan-jalan padat penduduk,” ujarnya.
Sebagai solusi jangka pendek, DPRD Kaltim mendorong Dinas Perhubungan membangun parking zone atau kantong parkir di sepanjang jalur ring road yang direncanakan.
“Untuk mendukung pengalihan arus kendaraan berat, kami juga mendorong Dishub membangun parking zone atau kantong parkir di sepanjang jalur ring road. Fasilitas tersebut dirancang sebagai area penyangga agar distribusi kendaraan besar dapat dikendalikan sebelum memasuki wilayah tertentu,” jelas politisi PKS tersebut.
Meski pembangunan jalan lingkar sebelumnya ditargetkan rampung 2027, proyek itu kini menghadapi kendala fiskal akibat pemangkasan transfer ke daerah dari pemerintah pusat.
“Kita memahami kondisi fiskal daerah sedang berat. Dengan adanya pemangkasan transfer ke daerah kurang lebih Rp6 triliun, kegiatan pembangunan jalan lingkar tahun ini kemungkinan tidak bisa dilaksanakan,” jelasnya.
Meski demikian, ia menegaskan keselamatan warga harus tetap menjadi prioritas.
“Kami di DPRD akan terus mengawal. Keselamatan masyarakat tidak bisa ditawar. Sambil menunggu proyek jalan lingkar terealisasi, pengawasan dan pengendalian kendaraan berat harus diperketat,” pungkasnya. (*)
Editor : Ismet Rifani