KALTIMPOST.ID, SAMARINDA–Ribuan usulan pembangunan mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Samarinda untuk 2027. Namun, di tengah keterbatasan anggaran, Pemerintah Kota Samarinda dituntut tak sekadar bekerja keras, melainkan bekerja cerdas dalam menentukan prioritas.
Asisten II Sekretariat Daerah Kota Samarinda Marnabas Patiroy mengungkapkan, sebanyak 8.800 usulan dari tingkat kelurahan hingga kecamatan harus disaring secara selektif, agar selaras dengan kemampuan keuangan daerah. "Usulan itu nilainya bisa mencapai triliunan rupiah, sementara kemampuan anggaran kita terbatas. Karena itu, kami harus berubah dari bekerja keras menjadi bekerja cerdas," ujarnya, Rabu (1/4).
Baca Juga: Satu Data Indonesia, Diskominfo Ungkap Integrasi Data SKPD PPU Sudah Capai 90 Persen
Menurutnya, proses Musrenbang menjadi ruang adu gagasan antarwilayah. Para camat akan memaparkan usulan prioritas di hadapan perangkat daerah, kemudian dipilah berdasarkan sektor masing-masing, seperti pertanian, perdagangan, hingga perindustrian.
Usulan tersebut merupakan hasil penjaringan dari tingkat bawah, mulai RT, LPM kelurahan, hingga musrenbang kecamatan. Seluruh aspirasi itu akan dikaji untuk menentukan program prioritas yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.
"Besok camat akan memaparkan usulan mereka. Di situ akan ada diskusi dan argumentasi untuk menyusun program yang paling tepat," jelasnya.
Baca Juga: Pemkot Samarinda Pilih Kaji Ulang dan Belum Terapkan WFH ASN Tiap Jumat
Dalam forum itu, Pemkot Samarinda juga menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai DPRD kota dan provinsi hingga perwakilan Bappenas. Kehadiran mereka diharapkan memberi masukan strategis sekaligus menyinergikan program pusat, provinsi, dan daerah.
Marnabas menekankan, tantangan penyusunan RKPD ke depan tidak hanya soal keterbatasan anggaran, tetapi juga bagaimana mengoptimalkan potensi daerah. Salah satunya melalui pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi lokal.
Ia mencontohkan, sejumlah destinasi wisata di Samarinda sebenarnya sudah berkembang, namun belum didukung infrastruktur dan promosi yang memadai.
"Percuma ada tempat bagus kalau jalannya tidak layak. Infrastruktur harus kita benahi, dan itu juga perlu dukungan publikasi agar masyarakat tahu potensi yang ada," kata Marnabas.
Selain itu, konsep pengembangan kawasan seperti Teras Samarinda dan pasar tematik juga menjadi bagian dari strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan menarik kunjungan masyarakat, diharapkan terjadi perputaran ekonomi yang berdampak langsung. "Orang datang, menginap, makan, belanja. Itu semua akan menambah PAD kita," ujarnya.
Di sisi lain, dia mengingatkan pentingnya mengantisipasi dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, IKN bisa menjadi peluang besar, tetapi juga ancaman jika tidak dikelola dengan baik.
"Kalau tidak kita siapkan, bisa memicu pengangguran dan masalah infrastruktur. Tapi kalau dikelola dengan baik, justru peluang besar untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi," tegasnya.
Karena itu, dia mendorong seluruh pihak untuk mengubah tantangan menjadi peluang, termasuk dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah ketergantungan pasokan dari luar. "Sekarang kami tidak bisa hanya menjalankan program. Setiap rupiah yang keluar harus berdampak nyata bagi masyarakat," pungkasnya. (*)
Editor : Dwi Restu A