KALTIMPOST.ID, SAMARINDA–Ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah yang masih di atas 70 hingga 80 persen, menjadi alarm serius bagi Samarinda dan Kalimantan Timur pada umumnya.
Kondisi itu dinilai berisiko tinggi, terutama di tengah ancaman anomali cuaca dan potensi gagal panen di daerah penghasil.
Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan, persoalan ketahanan pangan tidak bisa dilihat sebagai isu lokal semata, melainkan harus ditangani secara terintegrasi di tingkat provinsi.
Baca Juga: Kenaikan Gaji Pensiunan PNS sejak Tahun 2024, Intip Nominal yang Tertera pada 1 April 2026 Kemarin
"Itu bukan hanya persoalan Samarinda, tapi persoalan seluruh Kalimantan Timur. Ketergantungan kita pada daerah lain masih sangat tinggi," ujarnya.
Selama ini kebutuhan bahan pangan utama seperti beras, telur, sayur hingga buah-buahan masih didominasi pasokan dari luar daerah. Bahkan, hampir seluruh buah yang beredar di Samarinda berasal dari luar Kaltim.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan krisis apabila daerah pemasok mengalami gangguan produksi. "Kalau daerah penghasil seperti Sulawesi atau Jawa Timur gagal panen, mereka tentu akan memprioritaskan kebutuhan sendiri. Kita bisa terdampak serius," tegasnya.
Andi Harun menilai, produksi pangan di Kaltim saat ini masih jauh dari cukup. Bahkan, jika dikumpulkan, hasil produksi yang ada belum tentu mampu memenuhi kebutuhan satu kabupaten atau kota.
Karena itu, ia mendorong adanya langkah konkret melalui sinergi lintas kabupaten/kota dan pemerintah provinsi. Salah satu upaya yang dinilai strategis adalah program pencetakan sawah baru serta penerapan teknologi pertanian modern.
Baca Juga: Enam Ruang Kelas yang Terbakar di SMP 2 Samarinda Diperkirakan Perbaikannya Sentuh Angka Segini
"Kita harus mulai menghitung kebutuhan pangan kita secara menyeluruh. Berapa kebutuhan beras per tahun, berapa lahan yang harus dibuka, dan teknologi apa yang digunakan," jelasnya.
Andi Harun juga mengingatkan, ketahanan pangan harus menjadi prioritas utama di tengah ketergantungan ekonomi daerah terhadap sektor sumber daya alam seperti batu bara dan migas. "Kita tidak bisa terus mengidolakan batu bara dan migas. Yang paling penting adalah perut rakyat, yaitu ketahanan pangan," ujarnya.
Lebih lanjut, AH menilai Kaltim memiliki potensi besar dari sisi ketersediaan lahan yang luas. Dengan perencanaan yang matang dan kerja sama antarwilayah, ketergantungan pangan dapat ditekan secara bertahap.
“Kalau kita sinergikan program ini se-Kaltim, dampaknya akan luar biasa. Kita bisa membangun kemandirian pangan secara konkret,” katanya.
Langkah itu harus segera dilakukan, mengingat kondisi saat ini dinilai sudah cukup terlambat untuk mulai membangun kemandirian pangan daerah. "Jangan sampai baru bergerak saat krisis sudah terjadi. Kita harus antisipasi dari sekarang," pungkasnya. (*)
Editor : Dwi Restu A