KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Rencana penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai mengemuka. Kebijakan dari pemerintah pusat itu diberlakukan satu hari dalam sepekan, tepatnya setiap Jumat. Namun, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda belum buru-buru mengambil keputusan.
Menanggapi kebijakan tersebut Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan, pemerintah kota masih melakukan kajian terkait penerapan kebijakan tersebut, terutama menyangkut sifat aturan yang akan diberlakukan oleh pemerintah pusat. "Kami sedang mengkaji. Apakah ini nanti sifatnya wajib atau opsional. Kalau wajib, tentu tidak ada diskusi, kita laksanakan," ujarnya.
Baca Juga: Neneng Chamelia Dilantik Jadi Sekkot, Samarinda Catat Sejarah Terapkan Manajemen Talenta
Menurutnya, jika kebijakan tersebut bersifat pilihan, maka pemerintah daerah memiliki ruang untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. "Kalau sifatnya opsional, berarti daerah punya alternatif dalam penerapannya," tambahnya.
Meski demikian, ia memastikan Pemkot Samarinda tetap akan mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai dasar hukum dalam pengambilan kebijakan, khususnya di bidang kepegawaian dan pengaturan hari kerja ASN.
Baca Juga: Kebakaran di SMP 2, Delapan Kelas Dialihkan Daring Bergilir sampai Pertengahan Mei
Penerapan WFH sendiri disebut sebagai langkah strategis untuk efisiensi energi, mengurangi kemacetan, serta menjaga produktivitas kerja aparatur. Namun, implementasinya di daerah tetap memerlukan penyesuaian agar tidak mengganggu pelayanan publik.
Andi Harun menyebutkan, hasil kajian tersebut akan segera dirampungkan dalam waktu dekat sebelum pemerintah kota mengambil sikap resmi. (*)
Editor : Sukri Sikki