KALTIMPOST.ID, SAMARINDA–Penindakan berupa penggembosan ban kendaraan di kawasan Jalan P Diponegoro, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Sabtu (4/4) malam, menuai protes warga.
Mereka merasa telah parkir sesuai marka, namun tetap ditindak petugas Pengendalian dan Penertiban Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda.
Baca Juga: Sembunyikan 10 Gram Sabu di Gudang Depan Rumah, Pria Berbas Pantai Diciduk Polres Bontang
Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan (LLJ) Dishub Samarinda Boy Leonardo Sianipar menegaskan, penindakan dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku, khususnya terkait sistem parkir berlangganan menginap. "Penindakan dilakukan di atas pukul 22.00 Wita. Artinya kendaraan tersebut sudah masuk kategori parkir berlangganan menginap, bukan lagi parkir berlangganan biasa," ujarnya, Senin (6/4).
Sistem parkir berlangganan terbagi dua. Pertama, parkir berlangganan biasa yang berlaku dari pagi hingga pukul 22.00 Wita. Kedua, parkir berlangganan menginap yang berlaku mulai pukul 22.00–06.00 Wita.
Menurutnya, pemanfaatan ruang jalan pada malam hari memiliki tarif lebih tinggi, sehingga kendaraan yang parkir di luar ketentuan tersebut dapat dikenakan penindakan. "Jadi bukan asal menggembosi. Ada dasar aturannya. Mungkin masyarakat belum memahami perbedaan dua sistem tersebut," tegasnya.
Dishub sendiri mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8/2025 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Program itu sebenarnya sudah dicanangkan sejak beberapa tahun lalu.
Namun, dia mengakui sosialisasi masih perlu ditingkatkan. Selama masa uji coba April hingga Juni, Dishub akan terus melakukan edukasi kepada masyarakat, sebelum pendaftaran massal program dimulai pada Juli mendatang.
Terkait kendaraan yang hanya singgah sebentar, misalnya di kafe atau tempat usaha yang masih buka malam, Dishub akan melibatkan juru parkir untuk memberikan informasi kepada petugas.
"Kalau memang hanya singgah, nanti jukir akan menyampaikan ke kami. Jadi tidak semua langsung ditindak," jelasnya.
Dia juga menegaskan, petugas tidak bekerja secara sembarangan dalam melakukan penindakan di lapangan. "Kami tidak sembarangan. Semua ada dasar aturannya," pungkasnya. (*)
Editor : Dwi Restu A