KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat mulai berdampak pada sejumlah program pembangunan di daerah. Salah satu yang terdampak adalah rencana konsolidasi tanah di Kecamatan Samarinda Seberang yang hingga kini masih menunggu kepastian lanjutan.
Meski demikian, tahapan awal seperti sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat tetap dilakukan. Camat Samarinda Seberang Aditya Koesprayogi mengatakan, program konsolidasi tanah ini dirancang untuk menata kawasan permukiman padat agar lebih tertata dengan jalan lingkungan yang memadai serta hunian layak.
Kawasan yang selama ini dikenal sempit dan kumuh diharapkan berubah menjadi lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi warga. “Pada tahun 2025 lalu, Pak Wali Kota Samarinda sudah berencana untuk mengadakan rekonstruksi tanah dan bangunan di wilayah ini,” ujarnya Selasa (7/4).
Menurutnya, saat ini masih ada sebagian warga yang belum sepenuhnya memahami konsep konsolidasi tanah tersebut. Karena itu, pemerintah kecamatan bersama dinas terkait terus melakukan pendekatan agar masyarakat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai manfaat program tersebut.
Baca Juga: Basuki Hadimuljono Pastikan Kompleks Istana Wapres Siap Operasional, Tunggu Kepindahan Gibran ke IKN
“Memang ada sedikit pemahaman masyarakat yang perlu didalami. Kami edukasi lebih dalam, termasuk meminta Disperkim selaku OPD pengampu menyiapkan desain atau gambaran rekonstruksi tanah itu sebagai bentuk promosi yang strategis ke masyarakat,” jelasnya.
Ia menyebut salah satu kendala utama adalah belum adanya visualisasi rencana penataan kawasan yang bisa dipahami warga. Tanpa gambaran konkret, sebagian masyarakat masih ragu terhadap perubahan yang akan terjadi di lingkungan mereka.
“Karena masyarakat belum punya visualisasi, ada yang bilang setuju, ada juga yang masih ragu. Kami berharap segera ada desain yang bisa ditunjukkan agar warga bisa melihat langsung seperti apa nantinya kawasan itu,” tambahnya.
Aditya menambahkan konsep konsolidasi tanah tidak hanya menata ulang rumah warga, tetapi juga meningkatkan kualitas lingkungan. Meski ukuran tanah atau bangunan bisa saja berubah, fasilitas yang diperoleh masyarakat justru bertambah.
Baca Juga: Gadget Bikin Resah! DPRD Balikpapan Dukung PP Tunas 2025, Akses Anak ke Medsos Bakal Dibatasi
“Walaupun ukuran tanahnya bisa berkurang, tapi ruangnya ditambah dengan lantai. Akses jalannya lebih lebar, sanitasinya lebih baik, dan keamanan lingkungannya juga meningkat,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga identitas kawasan agar tidak hilang meski dilakukan penataan modern. Menurutnya, karakter budaya seperti aktivitas kerajinan tenun dan lainnya, khas misalnya kelurahan Tenun, warga tetap harus dipertahankan sebagai bagian dari daya tarik kota.
“Jangan sampai modernisasi justru menghilangkan ciri khasnya. Aktivitas seperti pengrajin yang bekerja di sekitar rumah tetap harus ada, karena itu bagian dari identitas kawasan dan nilai jual Samarinda,” pungkasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo