KALTIMPOST.ID, SAMARINDA–Kemacetan dan tingginya risiko kecelakaan lalu lintas akibat aktivitas kendaraan kontainer di kawasan perkotaan, kembali menjadi permasalahan serius.
Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda menilai, persoalan tersebut tidak semata terjadi di jalan raya, melainkan berakar dari keberadaan pergudangan di Jalan Ir Sutami, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, yang dinilai sudah tidak lagi ideal berada di dalam kota.
Sebagai solusi, Dishub mengusulkan pemindahan seluruh aktivitas pergudangan di kawasan tersebut ke wilayah Palaran. Langkah itu diyakini dapat menekan potensi kecelakaan sekaligus menata ulang sistem distribusi barang di Kota Tepian.
Kepala Dishub Kota Samarinda Hotmarulitua Manalu mengatakan, usulan tersebut telah berulang kali disampaikan kepada pemerintah kota dan DPRD sejak beberapa tahun terakhir. "Pergudangan di Jalan Ir Sutami itu harus dipindahkan. Jangan lagi berada di dalam kota. Usulan kami dipindahkan ke Palaran," ujarnya, Rabu (22/4).
Menurutnya, kondisi pergudangan di Ir Sutami saat ini sudah tidak mampu menampung aktivitas bongkar muat secara optimal. Keterbatasan ruang membuat truk kontainer kerap parkir di badan jalan, sehingga memicu kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.
"Di dalam pergudangan sendiri ruang bongkar muat sudah berkurang. Akhirnya kontainer parkir di badan jalan. Itu yang sering dilihat," jelasnya.
Ia menambahkan, pola distribusi barang juga menjadi tidak efisien. Kepala truk (head) harus bolak-balik ke pelabuhan untuk mengambil muatan berikutnya. sementara kapasitas penampungan di dalam kota sudah penuh. "Itu masalah di hilirnya. Hulunya adalah pergudangan yang sudah tidak lagi layak. Jadi harus ditata dari sana," tegasnya.
Jika dipindahkan ke Palaran, sistem distribusi akan lebih efesien. Truk kontainer dari pelabuhan diarahkan langsung menuju kawasan pergudangan di Palaran. Selanjutnya, distribusi ke dalam kota dilakukan menggunakan kendaraan yang lebih kecil.
"Dari pelabuhan langsung ke pergudangan di Palaran, lalu di-shifting ke kendaraan roda enam atau lebih kecil. Jadi tidak ada lagi kontainer besar masuk ke dalam kota," paparnya.
Selain itu, Dishub juga mengusulkan seperti menaikkan biaya sewa pergudangan di dalam kota agar pelaku usaha terdorong untuk pindah ke kawasan baru. "Kalau perlu dibuat mahal, supaya penyewa pindah ke Palaran. Karena kalau hanya penindakan di jalan, tidak akan selesai," ujarnya.
Manalu mengungkapkan, usulan tersebut telah disampaikan kepada wali kota sejak 2023 hingga 2024. Pembahasan juga melibatkan pemerintah provinsi, mengingat sebagian lahan di kawasan tersebut berada di bawah kewenangan provinsi. "Itu kewenangan bersama, pemerintah kota dan provinsi. Sudah pernah kami bahas bersama," katanya.
Dukungan dari legislatif mulai menguat. Sejumlah anggota DPRD disebut telah menyatakan dukungan terhadap rencana relokasi pergudangan, terutama setelah meningkatnya kasus kecelakaan di kawasan tersebut.
Terkait kesiapan lokasi, Dishub menilai kawasan Palaran masih sangat memadai untuk menampung aktivitas pergudangan. Bahkan, sejumlah fasilitas baru telah mulai dibangun di wilayah tersebut.
"Di Palaran lahannya masih luas. Tinggal bagaimana kita lakukan peralihan sistem distribusinya," pungkasnya. (*)
Editor : Dwi Restu A