SAMARINDA- Penyesuaian anggaran program prioritas berbasis RT, Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro Bebaya), sedang dilakukan pemkot, di tengah kebijakan efisiensi fiskal 2026. Meski alokasi sementara pada APBD murni hanya Rp 60 juta per RT, Pemkot memastikan nominal bantuan tetap ditarget utuh Rp 100 juta melalui skema bertahap.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat Daerah Kota Samarinda Imam Gunadi menjelaskan, pengurangan sementara itu bukan pemangkasan permanen, melainkan penyesuaian tahapan anggaran akibat kondisi keuangan daerah.
“Sesuai DPA murni 2026, Pro Bebaya masih Rp 60 juta. Terbagi Rp 35 juta untuk sub kegiatan sarana prasarana dan Rp 25 juta untuk pemberdayaan masyarakat,” jelasnya, Rabu (20/5).
Imam menegaskan skema tersebut telah disampaikan Wali Kota Samarinda sejak awal tahun. Tahap pertama dianggarkan Rp 60 juta, sedangkan tambahan Rp 40 juta diupayakan masuk dalam APBD Perubahan 2026. “Pro Bebaya tetap Rp 100 juta, hanya mekanisme pentahapannya saja yang 60 dulu, kemudian 40 juta di perubahan APBD sesuai kemampuan keuangan daerah,” tegasnya.
Dia meluruskan informasi yang sempat beredar bahwa nilai Pro Bebaya turun menjadi Rp 75 juta. Menurutnya, angka tersebut muncul akibat miskomunikasi dalam penyampaian sebelumnya.
“Yang berjalan saat ini tetap Rp 60 juta dulu. Kalau soal Rp 40 juta berikutnya, tentu nanti menyesuaikan kebijakan kepala daerah dan pembahasan TAPD,” jelasnya.
Di lapangan, program Pro Bebaya tetap berjalan untuk pekerjaan fisik skala kecil seperti semenisasi jalan lingkungan, perbaikan drainase, hingga kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Beberapa program mandatory seperti penanganan stunting, gotong royong, sosialisasi persampahan, bantuan makanan tambahan balita, hingga transport kader posyandu juga tetap diakomodasi melalui skema tersebut. “Semuanya masih berjalan,” singkatnya.
Imam berharap masyarakat tetap mendukung pembangunan di tingkat lingkungan melalui Pro Bebaya. Menurutnya, stabilitas keamanan, kebersihan, dan kekompakan warga menjadi modal penting agar pembangunan berbasis RT tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan fiskal daerah. (*)
Editor : Ismet Rifani