SAMARINDA- Praktik titip-menitip siswa saat penerimaan murid baru kembali disorot. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) harus berjalan jujur, objektif, dan bebas intervensi agar tidak memunculkan diskriminasi di tengah masyarakat. Penegasan itu disampaikan saat membuka konsultasi publik SPMB yang digagas Disdikbud Samarinda di Ruang Arutala Bapperida, Senin (25/5).
Andi Harun menjelaskan, sosialisasi petunjuk teknis SPMB digelar untuk memastikan sistem penerimaan murid di tingkat PAUD, SD, hingga SMP berjalan profesional, akuntabel, dan bebas dari praktik manipulasi. Menurutnya, persoalan yang paling sering menjadi perhatian publik berkaitan dengan mekanisme penerimaan, kuota, sistem seleksi, hingga saluran pengaduan.
“Juknis kita mengatur itu agar penerimaan murid berlangsung jujur, tidak ada manipulasi data, tidak ada pungutan, dan tidak ada perbuatan yang mencederai integritas serta rasa keadilan di masyarakat,” ujarnya.
Dia mengingatkan praktik titip-menitip siswa untuk masuk ke sekolah tertentu berpotensi memunculkan diskriminasi. Karena itu, pihaknya memastikan seluruh proses berlangsung secara adil tanpa adanya perlakuan khusus berbasis kedekatan personal maupun kepentingan tertentu. “Sosialisasi ini sebagai pengingat untuk membangun budaya baru,” singkatnya
Menurut Andi Harun, tantangan besar dunia pendidikan saat ini bukan hanya di Samarinda, tetapi juga secara nasional, yakni menghadirkan kualitas pendidikan yang merata. Persepsi masyarakat yang masih menganggap hanya sekolah tertentu yang bermutu membuat persaingan masuk sekolah favorit terus terjadi.
“Pendidikan berkualitas itu dimulai dari penerimaan yang berintegritas, kualitas tenaga pendidik, komitmen pemerintah sebagai regulator, dan dukungan masyarakat,” tegasnya.
Ia pun menyoroti budaya feodal seperti praktik suap dan titipan yang masih terjadi di tengah masyarakat. Termasuk perlunya dukungan masyarakat untuk tidak mencoba melakukan praktik suap hingga membawa embel-embel kedekatan dengan orang tertentu.
“Kalau penyelenggaraannya, sekolahnya, pemerintahnya sudah memulai sikap integritas, maka praktik-praktik seperti itu tidak akan terlaksana,” pungkasnya. (*)
Editor : Ismet Rifani