KALTIMPOST.ID, SAMARINDA–Persoalan kembali menjadi sorotan menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Samarinda.
Meski petunjuk teknis (juknis), jalur penerimaan, hingga daya tampung sekolah telah disusun, DPRD Samarinda menilai persoalan utama justru terletak pada minimnya pemahaman masyarakat dan masih tingginya keinginan orang tua memasukkan anak ke sekolah negeri favorit.
Baca Juga: Kasus Solar Rp20 Miliar, DPR RI Tekankan Efek Jera bagi Pelaku
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti usai menghadiri Sosialisasi Juknis dan Konsultasi Publik SPMB jenjang PAUD, SD, dan SMP Samarinda di Ruang Arutala Ballroom Bapperida, Senin (25/5).
Secara aturan, pelaksanaan SPMB sebenarnya sudah cukup jelas. Namun, tantangan terbesar ada pada pelaksanaan di lapangan dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penerimaan siswa baru tersebut. "Juknisnya sebenarnya sudah jelas, daya tampung juga sudah jelas.
Tinggal apakah itu ditaati masyarakat atau tidak. Karena nanti pasti banyak yang datang meminta bantuan supaya anaknya bisa masuk sekolah negeri yang diinginkan," ujarnya.
Baca Juga: ITK Bakal Gelar Pemilihan Rektor Baru, Ini Tahapan dan Syaratnya
Sri mengatakan, sosialisasi mengenai mekanisme SPMB perlu diperluas dan dilakukan lebih terbuka, agar benar-benar dipahami masyarakat hingga tingkat bawah. Sebab, berdasarkan hasil reses DPRD di sejumlah wilayah, masih banyak warga yang belum memahami sistem penerimaan murid baru.
"Yang penting itu masyarakat sebagai pelaku harus tahu. Saat kami reses, banyak warga mengeluhkan kenapa anaknya yang rumahnya dekat sekolah malah tidak diterima," ungkapnya.
Dia mencontohkan keluhan warga di kawasan Samarinda Ulu yang mempertanyakan anak mereka tidak diterima di sekolah terdekat meski berdomisili di sekitar sekolah tersebut. Bahkan, ada siswa dari kelurahan berbeda yang justru diterima. Kondisi itu dinilai masih menjadi pekerjaan rumah dalam pemerataan akses pendidikan di Samarinda.
Baca Juga: DPRD Bontang Soroti Kinerja BUMD, Rustam Harap Dividen Meningkat
Menurutnya, persoalan lain juga muncul di wilayah yang belum memiliki fasilitas sekolah negeri, baik SD maupun SMP. Sedangkan di sisi lain, pemerintah juga tidak bisa serta-merta membangun sekolah baru karena mempertimbangkan keberlangsungan sekolah swasta agar tidak kehilangan murid. "Itu dilemanya. Kami juga tidak ingin sekolah swasta mati suri karena semua siswa menumpuk ke sekolah negeri," jelasnya.
DPRD sebelumnya telah mengusulkan program subsidi bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri agar bisa melanjutkan pendidikan di sekolah swasta, dengan bantuan biaya dari pemerintah kota. Namun, hingga kini usulan tersebut belum terealisasi.
"Kami pernah mengusulkan subsidi silang atau bantuan pembayaran SPP bagi siswa yang dilimpahkan ke sekolah swasta. Tapi sampai sekarang belum berjalan, apalagi sekarang ada efisiensi APBD," bebernya.
Selain itu, DPRD juga mempertanyakan kelanjutan program orang tua asuh yang sebelumnya sempat dicanangkan Pemkot Samarinda untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa bersekolah.
Baca Juga: Gaya Hidup Salah Picu Kanker Payudara, Kaum Hawa di Kaltim Diimbau Rutin Skrining Medis
Persoalan penerimaan siswa baru setiap tahun hampir selalu berulang, terutama terkait siswa yang tidak diterima di sekolah negeri. Bahkan, menurutnya, tidak menutup kemungkinan masih ada praktik pungutan liar atau jalur belakang demi mendapatkan kursi sekolah favorit.
"Walau sudah ditegaskan zero tolerance terhadap pungli, tetap ada kemungkinan itu terjadi karena orang tua kadang memaksakan anaknya masuk sekolah tertentu," tegasnya.
Karena itu, ia meminta sosialisasi SPMB dilakukan lebih masif melalui sekolah, media sosial, hingga RT agar masyarakat memahami mekanisme penerimaan siswa baru dan tidak memaksakan kehendak di luar aturan yang berlaku. (*)
Editor : Dwi Restu A