SAMARINDA –Wali Kota Samarinda Andi Harun memastikan pemkot memilih untuk mengerem laju belanja besar pada tahun anggaran 2026 dan memprioritaskan sekitar 80 persen kekuatan fiskalnya untuk melunasi kewajiban utang daerah senilai Rp 400 miliar.
Ditemui di Masjid Raya Darussalam, Selasa (26/5), Andi Harun menjelaskan bahwa beban utang tersebut muncul murni akibat penyesuaian fiskal dan kebijakan efisiensi, setelah pendapatan daerah bergeser dari asumsi awal.
Sehingga pemulihan kesehatan keuangan menjadi fokus utama dengan tetap menjamin sisa 20 persen anggaran, dialokasikan untuk pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan.
“Pelayanan dasar tidak boleh berhenti. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang benar-benar penting tetap berjalan,” bebernya. Andi Harun menjelaskan, munculnya beban utang tersebut bukan akibat proyek di luar mekanisme ataupun persoalan hukum, melainkan dampak penyesuaian fiskal yang terjadi setelah APBD berjalan.
Struktur belanja daerah sebelumnya disusun berdasarkan asumsi pendapatan awal. Namun saat ini, pemerintah daerah harus mengikuti kebijakan efisiensi sehingga kemampuan anggaran berubah.
Oleh karenanya, sejumlah kewajiban pembiayaan yang sudah terlanjur dirancang tidak seluruhnya dapat tertutup dalam tahun berjalan.
“Ketika ada penyesuaian pendapatan dan efisiensi, sementara program sudah direncanakan lebih dulu, otomatis ada konsekuensi terhadap pembiayaan,” jelasnya.
Di akhir kesempatan, saat disinggung mengenai komposisi penggunaan utang Rp 400 miliar tersebut oleh awak media, Andi Harun mengakui tidak mengetahui secara rinci. “Saya tidak hafal detail,” tutupnya. (Ellysa Fitri/riz)
Editor : Muhammad Rizki