KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memilih fokus membereskan beban utang daerah pada 2025. Di tengah tekanan efisiensi anggaran, sekitar 80 persen postur APBD tahun 2026 bakal diarahkan untuk pembayaran utang senilai kurang lebih Rp 400 miliar yang muncul pada tahun anggaran 2025.
Meski demikian, Pemkot memastikan pelayanan publik dan pembangunan sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dasar tetap berjalan.
Baca Juga: Dishub Awasi Ketat Parkir Liar saat BASA-BASI 2026, Kendaraan Pelanggar Siap Ditindak
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, kebijakan tersebut diambil agar kondisi fiskal daerah kembali stabil pada 2027. "Fokus kami tahun ini memang membayar utang. Kurang lebih 80 persen kebijakan anggaran APBD 2026 diperuntukkan untuk pembayaran utang," tegas Andi Harun.
Baca Juga: Hari Anti Tambang 2026, Jatam Kaltim Soroti 44 Tahun Operasi KPC
Menurutnya, munculnya utang daerah bukan disebabkan unsur kesengajaan, melainkan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat dan harus diikuti pemerintah daerah.
Kondisi itu membuat rencana belanja yang telah disusun sebelumnya tidak lagi sesuai dengan kemampuan penerimaan daerah. "Rencana belanja sudah disusun berdasarkan rencana penerimaan awal. Tapi karena ada efisiensi dan kita harus loyal mendukung program pemerintah, akhirnya terjadi penyesuaian APBD. Kekurangan itu yang kemudian menjadi utang," jelasnya.
Baca Juga: Fraksi Golkar DPRD Kaltim Hadiri Paripurna Hak Angket Tapi Belum Tentu Mendukung
Andi Harun menuturkan, apabila belanja daerah tidak disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan saat ini, maka tekanan terhadap APBD akan semakin berat. Karena itu, Pemkot memilih langkah penyesuaian anggaran agar kondisi keuangan daerah kembali sehat.
Meski fokus pada pembayaran utang, ia memastikan pelayanan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas pemerintah kota. Menurutnya, sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur penting tetap akan mendapat alokasi anggaran agar pelayanan publik tidak terganggu.
"Masih ada sekitar 20 persen anggaran untuk pelayanan publik, pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur penting yang tetap harus berjalan," ujarnya.
AH menambahkan, hampir seluruh kabupaten dan kota saat ini mengalami tekanan terhadap APBD akibat kebijakan efisiensi anggaran. Namun menurutnya, pemerintahan yang baik bukan berarti tanpa catatan, melainkan pemerintahan yang mau melakukan koreksi dan menyesuaikan kemampuan keuangannya secara terbuka dan bertanggung jawab.
"Yang penting semuanya dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan, tidak didasari pelanggaran hukum, tidak ada konflik kepentingan, dan seluruh anggaran tetap dipergunakan untuk pelayanan publik," pungkasnya. (*)
Editor : Sukri Sikki