KALTIMPOST.ID, SAMARINDA–Bayang-bayang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor pertambangan mulai menjadi perhatian pemerintah daerah.
Di tengah transisi ekonomi Kalimantan Timur menuju ekonomi hijau, Pemkot Samarinda menyiapkan berbagai langkah antisipasi agar dampak PHK tidak memicu lonjakan pengangguran maupun melemahnya daya beli masyarakat.
Baca Juga: Terima 24 Aduan SPMB, Ombudsman Kaltim Minta Disdikbud Benahi Sengkarut Aturan Juknis
Salah satu strategi yang disiapkan adalah memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), mulai pelatihan keterampilan hingga penyediaan tempat usaha dan pendampingan pemasaran.
Asisten II Sekretariat Daerah Kota Samarinda Marnabas Patiroy mengatakan, penguatan UMKM menjadi langkah penting karena terbukti mampu bertahan saat terjadi gejolak ekonomi. Pengalaman krisis 1998 menunjukkan sektor UMKM menjadi penopang utama perekonomian masyarakat ketika banyak sektor lain mengalami tekanan.
"Yang bisa bertahan saat krisis itu UMKM. Sekarang UMKM kami ingin diperkuat. Fasilitas-fasilitas publik yang ada akan dimanfaatkan menjadi sentra UMKM agar masyarakat memiliki peluang usaha dan sumber pendapatan baru," ujarnya, Senin (1/6).
Baca Juga: Matangkan Teknik di Samarinda, Tim Gulat Kubar Optimistis Bidik Emas Porprov Paser
Pemkot tengah menyusun program terpadu untuk membantu masyarakat, termasuk kelompok miskin ekstrem dan calon pencari kerja. Program tersebut melibatkan sejumlah OPD dengan pembagian tugas yang saling terintegrasi.
Data calon peserta akan disiapkan Dinas Sosial, sementara pelatihan keterampilan diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja. Setelah itu, Dinas Perdagangan menyiapkan lokasi usaha di sejumlah pasar yang saat ini masih memiliki ruang kosong, seperti Pasar Sungai Dama.
"Selama ini banyak yang selesai pelatihan tetapi bingung mau bekerja di mana. Nah, sekarang kita kolaborasikan. Setelah dilatih, tempat usahanya juga kita siapkan sehingga mereka bisa langsung menjalankan usahanya," jelasnya.
Baca Juga: Menyelamatkan Koperasi Merah Putih dari Jebakan Model Bisnis Ala Ojek Pangkalan
Jenis pelatihan yang disiapkan beragam seperti barbershop, salon kecantikan, menjahit hingga pelatihan yang diarahkan untuk kebutuhan tenaga kerja di sektor ritel modern seperti minimarket dan pusat perbelanjaan.
Selain menyiapkan keterampilan, pemerintah juga berupaya membantu pemasaran produk dan jasa di media sosial yang dihasilkan masyarakat. Peran promosi akan didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika agar pelaku usaha baru tidak kesulitan mencari pasar.
Baca Juga: Siap Mengerucut Jadi 3 Nama pada 11 Juni, Ini Daftar Lengkap Calon Rektor Unmul
Di sisi lain, Pemkot Samarinda juga mulai meminta Dinas Tenaga Kerja mendata pekerja sektor tambang yang berpotensi terdampak PHK. Pendataan tersebut dilakukan sebagai dasar penyusunan program pendampingan dan pemberdayaan ekonomi bagi para pekerja.
"Kami sedang merapatkan barisan mengantisipasi kemungkinan itu. Semua perangkat daerah harus terlibat. Jadi tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi bersama-sama mencari solusi," tegasnya.
Marnabas menambahkan, tantangan lain yang saat ini juga menjadi perhatian pemerintah adalah menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan inflasi dan kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok.
Karena itu, pemerintah terus melakukan pendekatan kepada distributor dan pelaku usaha agar stabilitas harga tetap terjaga. "Yang paling dikhawatirkan adalah inflasi dan turunnya daya beli masyarakat. Tugas pemerintah adalah menjaga stabilitas itu agar ekonomi tetap bergerak dan masyarakat tetap memiliki peluang usaha maupun pekerjaan," pungkasnya. (*)
Editor : Dwi Restu A