KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Hari pertama pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Samarinda berjalan lancar. Meski sempat muncul keluhan terkait akses laman pendaftaran, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Samarinda memastikan persoalan tersebut hanya disebabkan kesalahan penulisan alamat situs oleh sebagian pengguna.
Diskominfo juga menjamin infrastruktur digital yang digunakan untuk SPMB tetap aman, dan mampu mengakomodasi lonjakan akses masyarakat selama proses pendaftaran berlangsung.
Baca Juga: Jamaah Haji Kloter Pertama Samarinda Tiba 8 Juni, Disambut di GOR Segiri
Sekretaris Diskominfo Samarinda Suparmin mengatakan, laman resmi yang digunakan untuk pendaftaran SPMB adalah spmb.samarindakota.go.id. Menurutnya, sistem mulai dibuka secara resmi pada Selasa (2/6) pukul 08.00 Wita. "Kalau ada yang mengakses sebelum pukul 08.00, yang muncul hanya hitung mundur. Setelah dibuka, sistem berjalan normal dan terus kami pantau," ujarnya, Selasa (2/6).
Aplikasi SPMB ditempatkan pada layanan komputasi cloud Amazon Web Services (AWS), sehingga kapasitas server dapat ditingkatkan sewaktu-waktu apabila terjadi lonjakan pengguna.
"Kalau nanti terjadi peningkatan akses yang signifikan, resource server bisa langsung ditambah. Jadi sistemnya fleksibel dan terus kami monitor selama tahapan SPMB berlangsung," jelasnya.
Baca Juga: Samarinda Catat Inflasi Tertinggi di Kaltim, PPU Jadi yang Terendah
Saat ini tahapan pendaftaran yang dibuka adalah jenjang sekolah dasar (SD) untuk jalur afirmasi, prestasi, dan mutasi. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pendaftaran jenjang SMP, dan dilanjutkan jalur domisili yang diperkirakan menjadi tahap dengan jumlah pendaftar terbanyak.
Selain menjaga stabilitas sistem, Diskominfo juga menyiapkan dukungan teknis bagi masyarakat yang mengalami kendala saat proses pendaftaran. Mulai layanan bantuan lupa kata sandi, kendala akun, hingga laporan gangguan teknis pada aplikasi.
"Di dalam aplikasi sudah tersedia nomor kontak yang bisa dihubungi. Kami juga menyiapkan sistem ticketing sehingga masyarakat dapat melaporkan kendala dan langsung ditindaklanjuti tim teknis," katanya.
Baca Juga: Pemekaran Kecamatan di PPU Masuk OIKN, Opsi Tambah Jadi Lima Kecamatan Masih Terkendala
Suparmin menegaskan, peran Diskominfo hanya sebatas penyediaan dan pengelolaan sistem aplikasi. Sementara seluruh proses verifikasi berkas dan pelaksanaan SPMB tetap menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda.
"Diskominfo tidak masuk ke wilayah operasional SPMB. Kami hanya memastikan sistem berjalan baik, sementara verifikasi data dan berkas tetap menjadi kewenangan Dinas Pendidikan," tegasnya.
Bagi masyarakat yang mengalami kesulitan akses internet, Pemkot Samarinda juga membuka alternatif layanan melalui kantor kelurahan, kecamatan, sekolah, maupun fasilitas Wi-Fi gratis yang telah disediakan pemerintah.
"Kalau terkendala jaringan internet, masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas Wi-Fi gratis di kantor kelurahan atau kecamatan. Bisa juga datang ke sekolah atau Dinas Pendidikan untuk mendapatkan pendampingan," pungkasnya. (*)
Editor : Dwi Restu A