KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum sepenuhnya menjangkau seluruh sekolah di Samarinda. Sejumlah sekolah di wilayah pinggiran, termasuk SD 012 Sungai Kunjang, hingga kini masih menunggu giliran menerima manfaat program yang digagas pemerintah pusat tersebut.
Menanggapi kondisi itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti meminta masyarakat memahami bahwa pelaksanaan MBG tidak hanya bergantung pada jumlah penerima manfaat, tetapi juga kesiapan sarana pendukung dan pengelola program di lapangan.
Menurutnya, distribusi MBG harus dilakukan secara bertahap agar kualitas layanan tetap terjaga dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. "Yang paling penting sebenarnya kesiapan pengelolanya. Jangan sampai satu dapur harus melayani ribuan penerima manfaat, tetapi fasilitas dan sumber daya manusianya belum siap," ujarnya, Jumat (5/6).
Baca Juga: Kasus TBC dan HIV/AIDS Meningkat, DPRD Samarinda Kebut Raperda Penanggulangan
Ia menjelaskan, pelaksanaan MBG memerlukan berbagai persyaratan mulai dari kesiapan bangunan, tenaga pengelola, perizinan, Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) hingga aspek keamanan pangan. Karena itu, pemerintah pusat melalui badan pelaksana MBG harus memastikan seluruh komponen pendukung telah siap sebelum program dijalankan di suatu wilayah.
Sri Puji mengakui banyak sekolah yang mempertanyakan belum meratanya distribusi program tersebut. Namun menurutnya, proses perlu dilakukan secara hati-hati agar manfaat yang diterima siswa benar-benar optimal.
"Memang banyak sekolah yang bertanya kenapa belum mendapatkan MBG. Tetapi kita juga harus melihat kesiapan di lapangan. Yang terpenting program ini berjalan baik dan berkelanjutan," katanya.
Baca Juga: Viral Siswa SD 013 Sambutan Belajar di Lantai, Disdikbud Klarifikasi dan Panggil Kepsek
Ia menambahkan, berbagai evaluasi terhadap pelaksanaan MBG juga masih terus dilakukan. Beberapa persoalan yang muncul di lapangan, termasuk pola kerja sama dengan pelaku usaha lokal dan UMKM tidak berjalan sehingga perlu mendapat perhatian agar program berjalan sesuai tujuan awal.
"Harapannya tentu seluruh siswa bisa segera menerima manfaat MBG. Tetapi yang terbaik adalah memastikan pelaksanaannya benar-benar siap sehingga manfaat gizi dan proteinnya bisa diterima secara maksimal oleh anak-anak," tegasnya.
Terkait SD 012 Sungai Kunjang yang hingga kini belum mendapatkan MBG meski telah berkoordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terdekat, Sri Puji menegaskan keputusan tetap berada di tangan pemerintah pusat.
"Pengelolaan dan penentuan pelaksana semuanya dari pusat. Daerah pada prinsipnya menunggu dan menerima manfaat program yang sudah ditetapkan," pungkasnya. (*)
Editor : Sukri Sikki