KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Persoalan parkir masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas di Kota Tepian. Di tengah rencana penerapan program parkir berlangganan, DPRD Samarinda mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengejar potensi pendapatan daerah, tetapi juga memastikan keamanan kendaraan dan penataan juru parkir berjalan maksimal.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD Samarinda dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda, Kamis (11/6). Dalam rapat tersebut, Dishub memaparkan rencana penerapan parkir berlangganan yang selama ini menjadi perhatian publik.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar mengatakan, pada prinsipnya DPRD mendukung program tersebut karena berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menata sistem parkir di Kota Tepian.
"Secara prinsip kami men-support program parkir berlangganan ini. Hanya memang ada beberapa catatan yang perlu dilengkapi dan disempurnakan sebelum diterapkan secara maksimal," ujarnya, Kamis (11/6).
Menurut Deni, Dishub menjelaskan bahwa parkir berlangganan masih bersifat opsional dan belum menjadi kewajiban bagi pemilik kendaraan. Program tersebut akan mengedepankan partisipasi dari masyarakat.
Ia menyebut potensi program tersebut cukup besar mengingat jumlah kendaraan di Samarinda mendekati 971 ribu unit, didominasi kendaraan roda dua sebanyak sekitar 886 ribu unit, sedangkan lebih dari 100 ribu unit lainnya merupakan kendaraan roda empat.
"Kalau partisipasinya tinggi tentu ini bisa menjadi potensi PAD yang cukup besar bagi Kota Samarinda. Tetapi masyarakat harus lebih dulu memahami konsep dan manfaat yang diterima," tegasnya.
Baca Juga: Tak Sekadar Hiburan Rakyat, Polres PPU Hijaukan Pesisir Babulu Laut dengan Mangrove
Deni menegaskan, salah satu hal yang harus dipastikan adalah kejelasan titik parkir yang menjadi kewenangan pemerintah kota. Selain itu, seluruh juru parkir yang bertugas juga harus berada di bawah pembinaan Dishub agar tidak muncul pungutan di luar ketentuan.
Komisi III juga meminta adanya jaminan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat yang mengikuti program tersebut. Salah satu usulan yang mengemuka adalah pemasangan CCTV di titik-titik parkir berlangganan untuk meminimalkan risiko kehilangan maupun kerusakan kendaraan.
"Kami ingin masyarakat yang membayar parkir berlangganan mendapatkan rasa aman dan nyaman. Karena tujuan utama program ini bukan hanya meningkatkan PAD, tetapi juga menata parkir agar lebih tertib, rapi, dan aman," pungkasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo