KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Banjir yang terus berulang di SMP 24 Samarinda seolah menjadi persoalan tanpa ujung. Meski telah berganti beberapa periode kepemimpinan wali kota dan berulang kali masuk usulan pembangunan, sekolah di Jalan P Suryanata, Samarinda Ulu itu hingga kini masih berjibaku dengan genangan yang kerap mengganggu aktivitas belajar mengajar.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti mengungkapkan, persoalan banjir di SMP 24 telah menjadi perhatian sejak lama, bahkan sebelum dirinya menjadi anggota DPRD.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Samarinda Ulu, ia mengaku memiliki kedekatan emosional dengan sekolah tersebut karena kerap terlibat langsung saat banjir melanda.
"Bahkan sebelum saya jadi anggota dewan, persoalan SMP 24 ini sudah menjadi perhatian karena kawasan Bukit Pinang memang sering banjir. Kami sering ikut membantu saat banjir, mulai dari bersih-bersih sampai evakuasi," ujarnya, Senin (16/6).
Baca Juga: PHK Tambang Meningkat, DPRD Dorong Job Fair dan Modal Usaha Tanpa Bunga
Menurut Sri Puji, berbagai solusi sebenarnya pernah dibahas. Salah satunya memindahkan lokasi sekolah ke kawasan bekas terminal. Namun rencana tersebut mendapat penolakan dari warga karena dinilai terlalu jauh dan di kawasan tersebut sudah terdapat SMP 39.
Akibatnya, rencana relokasi urung dilaksanakan dan SMPN 24 tetap bertahan di lokasi saat ini yang setiap tahun terendam banjir berkali-kali.
Sejak era Wali Kota Syaharie Jaang, Pemkot Samarinda pernah berjanji pembangunan peninggian sekolah agar tidak lagi terdampak banjir. Namun rencana tersebut terkendala keterbatasan anggaran karena kebutuhan biaya pembangunan mencapai lebih dari Rp10 miliar.
"Kami pernah mengusulkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, tetapi usulan tersebut belum dapat terealisasi. Akhirnya kembali bergantung pada APBD Samarinda yang saat itu juga memiliki keterbatasan anggaran," katanya.
Pada masa pemerintahan Wali Kota Andi Harun, rencana peninggian bangunan kembali mencuat. Bahkan desain teknis atau Detail Engineering Design (DED) telah disiapkan dan pembangunan sempat dijanjikan dimulai pada 2025. Namun rencana itu kembali tertunda dan bergeser ke 2026.
Sayangnya, kondisi fiskal daerah yang terdampak kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat membuat proyek tersebut kembali belum dapat direalisasikan.
"Waktu itu sudah ada rencana dibangun tahun 2025, kemudian mundur ke 2026. Tetapi kondisi keuangan daerah sekarang memang berat karena ada pemotongan anggaran dari pusat," jelasnya.
Sri Puji menegaskan, DPRD selama ini terus mendorong agar revitalisasi SMPN 24 menjadi prioritas Pemkot Samarinda. Usulan tersebut rutin disampaikan melalui pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) wali kota, laporan hasil pemeriksaan BPK, maupun melalui Fraksi dan Komisi IV DPRD.
Namun, keputusan pelaksanaan pembangunan tetap berada di tangan pemkot sebagai eksekutor kebijakan. "Kami terus mendorong karena SMP 24 memang harus menjadi prioritas. Tetapi DPRD hanya bisa mengusulkan, sedangkan yang menentukan pelaksanaan adalah wali kota. Yang jelas, saat ini SMP 24 sudah dua tahun masuk prioritas, hanya saja kembali terkendala anggaran," tegasnya.
Baca Juga: Dari Pasar Murah hingga Mandau Kaltim, Strategi Jaga Inflasi Terus Diperkuat
Ia berharap kondisi keuangan daerah pada tahun mendatang membaik sehingga pembangunan atau peninggian bangunan SMPN 24 dapat segera direalisasikan. Menurutnya, siswa dan tenaga pendidik sudah terlalu lama menghadapi persoalan yang sama setiap kali musim hujan tiba. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo