SAMARINDA- Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Samarinda terpaksa mengurangi program pendampingan destinasi wisata akibat kebijakan efisiensi fikskal yang diterapkan pemerintah. Jika sebelumnya pendampingan melibatkan empat destinasi, sebagaimana anggaran yang berukurang jumlahnya akan turut berkurang.
Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Disporapar Samarinda, Diana P Juliadi, mengatakan program pendampingan tetap dipertahankan karena dinilai mampu meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi sekaligus mendongkrak kunjungan wisatawan.
“Pendampingan ini penting untuk membantu pengelola destinasi memahami cara menerima tamu, memberikan edukasi kepada pengunjung, hingga menyusun strategi promosi yang menarik,” ujarnya, Jumat (19/6).
Selama 2025, Disporapar mendampingi empat destinasi wisata, yakni Desa Budaya Pampang, Bukit Steling, Kampung Tenun, dan Kampung Ketupat. Program tersebut berlangsung selama lima bulan dengan melibatkan akademisi serta praktisi pariwisata sebagai narasumber. “Mengajarkan pengetahuan bagi warga untuk bisa mengelola kawasan itu,” terangnya.
Menurut Diana, setiap destinasi memiliki potensi edukasi yang dapat menjadi daya tarik wisata. Misalnya di Kampung Tenun, pengunjung dapat melihat langsung proses pembuatan Sarung Samarinda. Sementara di Kampung Ketupat, wisatawan diajak belajar membuat ketupat hingga menikmati kuliner khas setempat.
“Selain destinasi budaya, pendampingan juga dilakukan pada wisata alam seperti Bukit Steling. Pengelola dibekali strategi pengembangan destinasi agar mampu menarik lebih banyak wisatawan dan meningkatkan lama kunjungan,” jelasnya.
Meski jumlah pendamping dikurangi, Disporapar memastikan program pembinaan tetap berlanjut. Fokus pendampingan akan diarahkan pada destinasi yang memiliki potensi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), termasuk objek wisata yang menerapkan tiket masuk maupun destinasi baru yang dinilai layak dikembangkan.
Diana mengungkapkan, sektor pariwisata menjadi salah satu bidang yang terdampak efisiensi. Sebelum pemangkasan anggaran, Disporapar mengusulkan anggaran sekitar Rp 3,6 miliar, namun setelah penyesuaian, anggaran yang tersisa hanya sekitar Rp 400 juta. “Ini untuk mendukung kegiatan prioritas seperti festival budaya dan kewajiban kontrak yang telah berjalan,” pungkasnya. (*)
Editor : Ismet Rifani