SAMARINDA – Konsep Trisakti yang digagas Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dinilai masih relevan sebagai pijakan dalam perencanaan pembangunan daerah. Gagasan tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertema Implementasi Trisakti Bung Karno dalam Pengalokasian APBD Kota Samarinda yang Berdaulat, Berdikari, dan Berkepribadian yang digelar di Samarinda, Minggu (21/6).
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Samarinda, Iswandi, mengatakan nilai-nilai Trisakti seharusnya tidak berhenti sebagai wacana politik semata, melainkan dapat diterapkan secara konkret dalam penyusunan anggaran daerah, kebijakan pembangunan, hingga program sosial dan kebudayaan.
Menurutnya, jika prinsip Trisakti dijalankan secara konsisten oleh para pemimpin daerah, maka hasil pembangunan akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Baca Juga: Uji Kelayakan Diajukan 24 Juni, Terowongan Samarinda Ditarget Beroperasi September
“Kalau Trisakti Bung Karno itu benar-benar diimplementasikan oleh pemimpin, maka sebesar-besarnya manfaat pembangunan akan kembali kepada rakyat. Selama ini mungkin belum ada parameter yang secara khusus memasukkan Trisakti dalam penyusunan anggaran maupun kebijakan pembangunan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, forum diskusi tersebut menjadi wadah untuk menghimpun berbagai pandangan dan masukan dari peserta. Seluruh gagasan yang muncul nantinya akan dirumuskan terlebih dahulu sebelum disampaikan sebagai rekomendasi kepada pemerintah daerah.
“Nanti akan dirumuskan dulu. Tidak bisa langsung disimpulkan begitu saja. Tapi secara umum, semua pandangan yang muncul dalam diskusi ini akan kami susun menjadi masukan yang bisa memberi nilai tambah bagi pemerintah kota,” jelasnya.
Saat disinggung mengenai implementasi Trisakti dalam pembangunan Kota Samarinda, Iswandi menilai sejumlah program telah berjalan cukup baik. Namun, masih terdapat beberapa kebijakan yang perlu dievaluasi agar lebih selaras dengan semangat pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ia mencontohkan sejumlah proyek strategis yang menjadi perhatian publik, seperti pembangunan Pasar Pagi, Terowongan Samarinda, dan Teras Samarinda. Menurutnya, pembangunan ideal harus berangkat dari kebutuhan serta aspirasi masyarakat sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas.
“Nah, silakan diterjemahkan sendiri. Apakah pembangunan itu benar-benar keinginan rakyat atau hanya mengatasnamakan rakyat. Kalau memang lahir dari keinginan rakyat, tentu tidak akan banyak polemik,” tegasnya.
Meski demikian, Iswandi mengakui tidak semua program pembangunan dapat dinilai dengan perspektif yang sama. Beberapa proyek dinilai telah menjawab kebutuhan masyarakat, sementara sebagian lainnya masih memunculkan perdebatan di tengah publik.
Melalui diskusi tersebut, DPC PDI Perjuangan Samarinda berharap konsep Trisakti dapat menjadi salah satu referensi dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat, kemandirian daerah, serta penguatan identitas dan karakter bangsa.
Editor : Muhammad Ridhuan