KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Banjir yang sempat merendam kawasan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, pada 15-18 Juni lalu dinilai tak bisa lagi dianggap jadi masalah musiman. Genangan yang mencapai ketinggian sekitar 80 sentimeter itu disebut lebih parah dibanding biasanya dan memicu kekhawatiran warga setempat.
Anggota DPRD Samarinda, Suparno, meminta seluruh pihak yang memiliki kewenangan untuk duduk bersama dan bergotong royong mencari jalan keluar. Menurutnya, banjir di kawasan tersebut merupakan persoalan lintas wilayah yang dipengaruhi banyak faktor.
"Luapan air di Jalan H Marhusein misalnya, itu kiriman dari wilayah Sambutan. Selili hanya menerima dampaknya. Karena itu, persoalan ini perlu ditangani banyak pihak," ujarnya, Minggu, 21 Juni 2026.
Dia menilai penanganan banjir tidak bisa hanya dibebankan kepada satu instansi. Pemerintah kelurahan, kecamatan, Pemkot Samarinda, sampai anggota DPRD dari daerah pemilihan Samarinda Ilir, Samarinda Kota, dan Sambutan perlu bergandengan tangan menyusun langkah konkret.
Menurut Suparno, melihat langsung kondisi lapangan menjadi hal penting agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Politikus yang akrab disapa Parno itu mengaku memahami kondisi keuangan daerah yang saat ini tengah berada dalam masa efisiensi. Namun, keterbatasan anggaran tidak semestinya menjadi alasan tertundanya pembangunan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat.
Secara khusus, dia juga mengajak delapan anggota DPRD Samarinda lainnya dari dapil tersebut untuk bersama-sama memikirkan solusi jangka panjang, termasuk melalui pemanfaatan pokok-pokok pikiran (pokir) dewan.
"Kan ada sembilan anggota DPRD, termasuk saya. Ayo kita bersembilan sama-sama cari solusi atau menyisihkan pokir untuk meningkatkan drainase di sana," katanya.
Dari hasil peninjauan dan informasi yang dihimpunnya di lapangan, Suparno menyebut penyebab banjir memang cukup kompleks. Selain bentuk alur sungai yang berkelok-kelok, volume air kiriman dari Kecamatan Sambutan juga sangat besar.
Seharusnya, aliran tersebut mengalir melalui anak-anak sungai sebelum bermuara ke Sungai Kapih dan berakhir di Sungai Mahakam. Namun, kapasitas anak sungai saat ini dinilai sudah tidak memadai untuk menampung debit air yang tinggi.
Sedimentasi yang terjadi selama bertahun-tahun, ditambah keberadaan bangunan warga yang memakan badan sungai, membuat aliran air tersendat dan berujung meluap serta merendam permukiman warga.
Karena itu, Ketua DPD PAN Samarinda tersebut juga meminta masyarakat mendukung langkah pemerintah jika normalisasi sungai ditempuh. Mengingat, kebijakan tersebut akan berdampak pada bangunan yang berdiri di atas badan sungai.
"Warga juga harus siap jika dilakukan normalisasi. Banyak rumah warga yang sebagian bangunannya berdiri di atas sungai. Karena kalau memungkinkan, anak sungai yang ada bakal dibuat sodetan," terangnya.
Di sisi lain, melihat tingginya intensitas hujan dalam beberapa waktu terakhir, Suparno turut mengimbau masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Saluran drainase di lingkungan permukiman perlu rutin dibersihkan agar aliran air tetap lancar. "Jadi ketika hujan turun, genangan bisa sedikit berkurang," tandasnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki