KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memilih menahan sejumlah program pembangunan demi menjaga kesehatan keuangan daerah.
Di tengah turunnya realisasi pendapatan akibat efisiensi Transfer ke Daerah (TKD), Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan tidak ingin meninggalkan warisan utang kepada pemerintahan berikutnya.
Hal itu disampaikannya usai menghadiri Rapat Paripurna Internal DPRD Kota Samarinda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Kamis (25/6).
Andi Harun menjelaskan, laporan pertanggungjawaban APBD merupakan bagian dari rangkaian evaluasi yang diawali pengawasan internal oleh Inspektorat (APIP), dilanjutkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga pengawasan DPRD.
Baca Juga: Produksi Padi Kaltim Tembus 270 Ribu Ton, Daerah Ini Sukses Jadi Lumbung Terbesar!
Menurutnya, secara umum realisasi APBD 2025 menunjukkan hasil memuaskan. Tingkat ketercapaian target pendapatan dan belanja secara agregat mencapai 99,98 persen.
"Alhamdulillah secara agregat berada di angka 99,98 persen. Ini patut kita syukuri karena menunjukkan apa yang direncanakan hampir seluruhnya dapat direalisasikan. Tetapi tetap ada kekurangan yang harus menjadi bahan evaluasi," ujarnya, Kamis (25/6).
Meski demikian, ia mengingatkan penyusunan APBD ke depan tidak lagi bisa hanya mengandalkan tren pendapatan tahun sebelumnya.
Pemerintah daerah harus mulai menerapkan manajemen risiko karena banyak faktor yang memengaruhi penerimaan daerah, seperti kondisi ekonomi nasional, kebijakan efisiensi anggaran, inflasi hingga daya beli masyarakat.
Ia mencontohkan, pada APBD 2026 Pemkot sempat menghadapi tekanan akibat berkurangnya TKD setelah anggaran disusun berdasarkan tren tahun sebelumnya. Kondisi tersebut berpotensi memicu defisit apabila seluruh program tetap dipaksakan berjalan.
Karena itu, Pemkot memilih mengendalikan belanja dengan menunda sejumlah kegiatan yang belum mendesak, meski telah tercantum dalam APBD.
"Kami tidak memilih menutup kekurangan dengan berutang. Lebih baik beberapa program kami tunda daripada meninggalkan beban utang kepada pemerintahan berikutnya," tegasnya.
Belanja pemerintah memiliki banyak komponen yang bersifat wajib, seperti gaji pegawai dan alokasi pendidikan, sehingga harus diprioritaskan. Karena itu, ruang penyesuaian lebih banyak dilakukan pada program yang masih bisa ditunda.
Ia memastikan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga APBD tetap sehat sekaligus mengurangi beban keuangan daerah pada tahun anggaran berikutnya. Bahkan, lebih dari separuh kewajiban pembayaran yang sempat tertunda kini telah berhasil diselesaikan.
"Paradigma penyusunan APBD harus berubah. Kita harus lebih hati-hati dalam merencanakan pendapatan maupun belanja agar tidak terjebak defisit dan utang berkepanjangan," pungkasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo