SAMARINDA – Kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda menunjukkan hasil positif setelah hampir dua bulan diterapkan. Tingkat kepatuhan pegawai kini mencapai 93 persen, sementara dampak efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM), listrik, hingga air dapat dipantau secara real time melalui sistem digital yang dikembangkan pemerintah kota.
Seluruh indikator tersebut tersaji dalam aplikasi dashboard-wfh.samarindakota.go.id. Sistem ini tidak hanya menjadi bahan evaluasi internal, tetapi juga dapat diakses masyarakat sebagai bentuk transparansi pelaksanaan kebijakan berbasis data.
Baca Juga: Evaluasi WFH Jumat Kedua, Kepatuhan OPD Capai 94 Persen
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Samarinda, Suparmin, mengatakan selama bulan pertama penerapan WFH masih dilakukan sejumlah penyempurnaan aplikasi berdasarkan masukan dari organisasi perangkat daerah (OPD). Namun, dalam dua pekan terakhir, hampir tidak ada lagi permintaan perbaikan karena sistem dinilai telah berjalan stabil.
"Seluruh pelaporan sudah by system. OPD tidak perlu lagi membuat laporan manual karena semua data langsung terekam dan bisa diunduh dalam berbagai format. Bahkan kami siapkan API apabila nantinya diperlukan integrasi dengan pemerintah provinsi," ujarnya, Minggu (28/6).
Berdasarkan data pada dashboard, pelaksanaan WFH pada Jumat (26/6) mencatat 791 dari 848 pegawai yang dijadwalkan bekerja dari rumah telah memenuhi ketentuan. Angka tersebut setara dengan tingkat kepatuhan 93 persen dan meningkat signifikan dibanding awal penerapan yang masih berada di kisaran 60 hingga 70 persen.
"Dari catatan aplikasi, total pegawai yang boleh WFH sekitar 1.703 orang. Namun mereka dibagi menjadi dua kelompok yang bergantian setiap pekan," jelasnya.
Selain memantau tingkat kepatuhan, aplikasi juga merekam dampak efisiensi dari kebijakan tersebut. Setiap pekan, pelaksanaan WFH mampu menghemat sekitar 1.000 liter BBM atau setara dengan pengurangan emisi karbon lebih dari 4.000 kilogram CO₂e.
Baca Juga: Pendaftaran Jalur Domisili SMP Ditutup Hari Ini, Diskominfo Samarinda Klaim Sistem SPMB Stabil
Tak hanya itu, efisiensi penggunaan listrik di seluruh perangkat daerah juga telah menekan pengeluaran hingga sekitar Rp24 juta.
Suparmin menegaskan seluruh capaian tersebut dihitung berdasarkan data riil yang diunggah masing-masing OPD. Karena itu, data yang tersaji menjadi dasar bagi Pemkot Samarinda dalam menerapkan kebijakan berbasis data (data-driven policy) sekaligus mengevaluasi efektivitas pelaksanaan WFH secara berkelanjutan.
"Semua data berasal dari pelaporan masing-masing OPD, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan ke depan," pungkasnya.
Editor : Muhammad Ridhuan