KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Polemik Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Samarinda belum mereda. Puluhan orang tua calon siswa yang anaknya gagal memperoleh bangku sekolah negeri resmi mengadukan persoalan tersebut ke DPRD Samarinda melalui Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kaltim.
Ketua TRC PPA Kaltim Rina Zainun mengatakan, pihaknya telah menyerahkan 32 berkas pengaduan lengkap yang seluruhnya berasal dari calon siswa SMP. Sementara total laporan yang masuk mencapai lebih dari 100 pengaduan.
"Banyak yang melapor, tetapi hari ini kami fokus menyerahkan 32 berkas yang sudah lengkap. Yang paling memprihatinkan, ada anak yang sudah mendaftar hingga sembilan sekolah tetap tidak diterima," ujarnya, Rabu (1/7).
Baca Juga: Dobrak Kebuntuan Izin Properti, Forum PKP Jadi Harapan Baru REI Balikpapan
Rina menilai sistem SPMB saat ini justru menyulitkan masyarakat. Ia mencontohkan seorang ibu tunggal di Palaran yang anaknya diterima di Samarinda Seberang sehingga memberatkan biaya transportasi.
Karena itu, pihaknya meminta DPRD mengevaluasi regulasi SPMB, bahkan mengusulkan agar penerimaan siswa kembali mengutamakan nilai akademik seperti sistem Nilai Ebtanas Murni (NEM).
Selain itu, TRC PPA juga menyoroti dugaan perubahan titik koordinat domisili peserta. Berdasarkan laporan orang tua, ada calon siswa yang sempat tersingkir, namun kembali muncul setelah titik koordinatnya berubah menjadi lebih dekat dengan sekolah.
"Kami berharap sistem ini lebih transparan. Jangan sampai ada celah yang membuat titik koordinat bisa berubah," tegasnya.
Menurut Rina, persoalan tidak hanya terjadi di jalur zonasi, tetapi juga jalur prestasi dan afirmasi. Bahkan ada siswa dengan nilai Surat Keterangan Lulus (SKL) di atas 9 dan masuk 10 besar Tes Kemampuan Akademik (TKA) tetap gagal diterima.
Ia berharap pemerintah segera memberikan solusi agar seluruh anak yang belum memperoleh sekolah negeri tetap mendapatkan hak atas pendidikan. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo