KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Berbeda dengan sekolah pada umumnya, Sekolah Rakyat di Kecamatan Palaran baru dijadwalkan memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada 31 Juli mendatang. Menjelang pembukaan tersebut, pembangunan fasilitas masih dalam tahap penyelesaian akhir dan menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda, terutama terkait efektivitas program setelah resmi beroperasi.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda Anhar mengatakan, pihaknya memilih menunggu implementasi Sekolah Rakyat sebelum memberikan penilaian. Menurutnya, program tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial sehingga daerah hanya sebatas memantau pelaksanaannya.
"Kalau saya sejak dulu selalu bilang, kita lihat saja nanti faktanya. Pemerintah membuat yang diberi nama Sekolah Rakyat, tetapi menurut saya semua sekolah juga sekolah rakyat. Jadi kita tunggu saja implementasinya seperti apa," ujarnya, Selasa (21/7). Anhar menilai pemerintah pusat tentu telah memiliki konsep dan metode dalam menjalankan program tersebut, termasuk sasaran peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu maupun kelompok rentan seperti anak jalanan, gelandangan dan pengemis.
Ia berharap keberadaan Sekolah Rakyat benar-benar memberikan manfaat, mengingat pembangunan fasilitas tersebut menelan anggaran yang tidak sedikit. Menurutnya, efektivitas program harus menjadi perhatian agar investasi besar yang telah dikeluarkan pemerintah tidak sia-sia.
"Kalau memang baik, tentu bagus. Jangan sampai sudah dibangun dengan anggaran ratusan miliar tetapi tidak efektif. Harus ada konsep yang jelas, apalagi di sana ada asrama, kebutuhan makan, hingga penataan kehidupan sosial para siswanya," jelasnya.
Anhar menegaskan, seluruh pembiayaan dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Karena itu, ia berharap seluruh mekanisme dan solusi atas berbagai persoalan yang mungkin muncul telah dipersiapkan sejak awal.
"Program ini murni dari pemerintah pusat. Pemerintah kota tidak terlibat dalam pembiayaannya. Jadi kami hanya memantau. Kalau mereka yang membuat program, tentu mereka juga harus punya solusi agar program ini berjalan dengan baik," pungkasnya.
Editor : Muhammad Rizki