SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai mematangkan persiapan pembukaan Teras Samarinda Tahap II yang berada di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota. Kawasan pedestrian di tepi Sungai Mahakam itu ditargetkan mulai dibuka untuk masyarakat pada September 2026 setelah masa pemeliharaan proyek berakhir.
Area yang akan lebih dulu difungsikan membentang dari depan Bank BRI hingga sisi Pelabuhan Samarinda. Sementara segmen lain yang masih dalam tahap penyelesaian belum akan dibuka.
Asisten II Sekretariat Kota Samarinda, Marnabas, mengatakan saat ini pemerintah sedang menyusun skema pengelolaan kawasan agar operasional Teras Samarinda berjalan optimal setelah resmi dibuka.
"Kami sedang menyusun telaah untuk disampaikan kepada Pak Wali Kota Samarinda Andi Harun terkait siapa yang akan mengelolanya. Mudah-mudahan September sudah bisa mulai dibuka," ujarnya, Selasa (21/7).
Menurutnya, salah satu pembahasan utama adalah penetapan pengelola untuk Teras Samarinda segmen 2, 3, dan 4. Sebelumnya, Teras Samarinda Tahap I yang berada di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur dikelola oleh Perumda Varia Niaga.
Marnabas menyebut Perumda Varia Niaga masih berpeluang kembali dipercaya mengelola kawasan tersebut. Namun, pemerintah juga membuka kemungkinan melibatkan pihak lain mengingat luas kawasan yang akan dioperasikan lebih besar dibanding tahap pertama.
"Bisa saja Varia Niaga lagi atau vendor lain. Nanti semua akan kami ajukan kepada Pak Wali untuk diputuskan," katanya.
Ia menjelaskan pembukaan hanya dilakukan pada segmen yang telah selesai sepenuhnya. Adapun segmen I yang menjorok ke Sungai Mahakam masih dalam proses pembangunan, meliputi pekerjaan pedestrian sisi darat, instalasi elektrikal, lantai, hingga utilitas pendukung yang ditargetkan rampung pada Desember 2026.
"Setelah itu rampung masih ada masa pemeliharaan lagi. Makanya yang sudah siap dahulu," jelasnya.
Pemkot Samarinda juga akan menertibkan masyarakat yang mulai memasuki area proyek sebelum diresmikan. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari risiko kecelakaan sekaligus mencegah kerusakan fasilitas yang masih menjadi tanggung jawab kontraktor.
Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) diminta melakukan pengecekan terhadap keberadaan dermaga kayu di segmen 4 yang dinilai berpotensi mengganggu penataan kawasan pedestrian.
"Nanti kami minta PUPR segera mengecek di lapangan," pungkas Marnabas.
Editor : Muhammad Ridhuan