KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Pernyataan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud yang menyebut padamnya Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Jembatan Achmad Amins atau Mahkota II disebabkan keterbatasan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda langsung dibantah Wali Kota Andi Harun.
Menurutnya, penyebab utama padamnya LPJU di jembatan tersebut bukan karena kekurangan anggaran, melainkan akibat pencurian utilitas.
Baca Juga: Bandara Tanjung Bara Mulai Beroperasi untuk Umum, Begini Cara Mendapatkan Tiket dan Akses ke Bandara
Andi Harun menegaskan, kabel dan fasilitas penunjang LPJU di Jembatan Achmad Amins telah dicuri saat APBD 2026 sudah berjalan sehingga penggantian baru dapat dianggarkan pada APBD berikutnya.
"Itu kesalahan besar kalau memang benar statement-nya seperti itu. Matinya lampu di Jembatan Achmad Amins bukan karena kekurangan anggaran, tetapi karena utilitasnya dicuri," tegasnya, Rabu (22/7).
Baca Juga: APBD 2027 Diprediksi Tak Jauh Berbeda, Wali Kota Andi Harun Minta OPD Fokus Selesaikan Masalah
Ia menjelaskan, kasus pencurian tersebut telah diproses secara hukum. Pelaku sudah ditangkap dan menjalani pertanggungjawaban pidana.
"Pelaku pencuriannya sudah ditangkap, proses pidananya sudah berjalan. Tapi barangnya sudah diperjualbelikan. Karena kejadiannya saat APBD 2026 sudah berjalan, kita tidak bisa mengeluarkan anggaran baru di tengah tahun. Pengadaannya akan dianggarkan kembali pada APBD 2027," jelasnya.
Andi Harun menyebut pencurian fasilitas umum bukan hanya terjadi di Jembatan Achmad Amins. Beberapa utilitas lain seperti manhole drainase hingga kabel LPJU di Jalan Pahlawan juga menjadi sasaran pencurian.
"Ini yang saya minta, ayo kita jaga sama-sama kota ini. Masa utilitas seperti manhole drainase dan kabel LPJU dicuri. Di Jalan Pahlawan juga pernah terjadi, begitu juga di Jembatan Achmad Amins," katanya.
Baca Juga: Bupati Mahulu Akui Mandatory Spending Pendidikan 20 Persen Masih Jadi Tantangan
Di sisi lain, AH berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat memberikan dukungan anggaran kepada Kota Samarinda. Menurutnya, apabila pemerintah provinsi memahami kondisi fiskal daerah, bantuan tersebut akan sangat membantu pelaksanaan pembangunan di Samarinda.
"Kalau Pak Gubernur mau membantu APBD Kota Samarinda, tentu kami berterima kasih. Ayo, Pak Gub, bantu APBD Kota Samarinda. Mudah-mudahan beliau bisa membantu karena sudah memahami kondisi APBD kita," pungkasnya. (*)
Editor : Sukri Sikki