KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus mematangkan persiapan menghadapi penilaian Kota Pangan Aman 2026. Berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dilibatkan untuk memastikan sistem pengawasan keamanan pangan berjalan optimal, mulai dari pangan olahan siap saji hingga produk industri rumah tangga.
Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Samarinda dr Ismed Kusasih mengatakan, Diskes menjadi salah satu OPD yang berperan besar dalam memenuhi indikator penilaian tersebut.
"Kami dikoordinasikan oleh Pemkot Samarinda dalam rangka penilaian Kota Pangan Aman. Ada beberapa OPD yang terlibat, dan Dinas Kesehatan memiliki kontribusi besar, terutama terkait indikator pengolahan dan keamanan pangan," ujarnya kepada Kaltimpost.id, Senin (27/7).
Ia menjelaskan, pengawasan Diskes mencakup pangan olahan siap saji, seperti katering, restoran, rumah makan, jajanan anak sekolah, pedagang kaki lima, hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Baca Juga: Belanja Negara di Kaltim Capai Rp19,66 Triliun, Hampir Separuh Pagu APBN Terealisasi
Selain itu, Diskes juga mengawasi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) serta melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha pangan.
Menurut dr Ismed, penilaian dari pemerintah pusat tidak hanya menitikberatkan pada aspek pengawasan, tetapi juga inovasi daerah, ketersediaan anggaran, serta sinergi antar-OPD.
Koordinasi persiapan tersebut dipimpin langsung Asisten II Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Marnabas Patiroy. "Indikatornya cukup banyak, termasuk inovasi yang dilakukan daerah dalam mendukung keamanan pangan. Semua itu menjadi bagian dari penilaian," katanya.
Untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat, Diskes menghadirkan berbagai inovasi. Salah satunya melalui mobil Promosi Kesehatan (Promkes) yang rutin mengunjungi posyandu sambil memberikan sosialisasi mengenai keamanan pangan.
Baca Juga: Rahmad Mas'ud Lantik Tiga Pejabat Eselon II, Pemkot Balikpapan Mulai Terapkan Manajemen Talenta
"Kami terus melakukan promosi kesehatan. Mobil Promkes yang turun ke posyandu juga membawa materi sosialisasi tentang keamanan pangan karena di sanalah kami bisa langsung menjangkau masyarakat," jelasnya.
Di sisi lain, pelaku usaha pangan industri rumah tangga juga menjadi sasaran pembinaan. Mereka diberikan pelatihan mengenai tata cara pengolahan pangan yang aman sebelum memperoleh sertifat produksi P-IRT.
"Pelaku usaha mendapat pendidikan dan pelatihan, sebagian besar narasumbernya dari Balai BPOM. Produk mereka kini banyak dipasarkan di tenant-tenant maupun ritel modern, sehingga keamanan pangannya harus benar-benar terjamin," pungkasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo