KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Samarinda pasca-kenaikan harga BBM nonsubsidi menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Selain menimbulkan kemacetan, kondisi tersebut dinilai perlu segera diatasi melalui pengaturan distribusi dan pelayanan yang lebih baik di SPBU penyalur BBM subsidi.
Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri mengatakan, Pemkot telah meminta pengelola SPBU, khususnya penyalur BBM bersubsidi, untuk mengevaluasi mekanisme pelayanan agar antrean kendaraan tidak terus mengular.
"Kami sudah menyampaikan kepada pengusaha SPBU, terutama yang menyalurkan BBM subsidi, supaya benar-benar memperhatikan antrean panjang itu. Mekanismenya harus diatur dengan baik agar antrean bisa berkurang," ujarnya kepada Kaltimpost.id, Senin (27/7).
Baca Juga: Cabor Terancam Dipangkas di Porprov Kaltim VIII, KONI Balikpapan Minta PB Kaji Ulang
Menurut Saefuddin, masih ada SPBU yang belum menyalurkan BBM subsidi sehingga beban pelayanan menumpuk di SPBU tertentu. Karena itu, ia berharap seluruh penyalur dapat bersinergi dengan pemerintah kota untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Samarinda.
Menanggapi wacana pembatasan pembelian BBM subsidi bagi kendaraan berpelat luar daerah, Saefuddin menyebut kebijakan tersebut masih dalam proses pembahasan. Namun, ia mendorong masyarakat yang telah lama berdomisili di Samarinda agar segera melakukan balik nama kendaraan.
Langkah tersebut penting agar data kendaraan sesuai dengan domisili pemilik dan memudahkan penataan distribusi BBM bersubsidi di Samarinda.
"Harapan kami, kendaraan yang masih menggunakan pelat luar daerah segera dibalik nama menjadi pelat Samarinda atau Kalimantan Timur. Dengan begitu hak mereka sebagai pembeli BBM juga bisa terakomodasi dengan baik," pungkasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo