SAMARINDA- Wacana pembangunan jalur Kereta Api Trans Kalimantan dinilai memiliki dasar ekonomi yang kuat, terutama bagi Kalimantan Timur yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, keberhasilan proyek tersebut sangat bergantung pada kepastian pembiayaan, trase, serta komitmen pemerintah untuk merealisasikannya.
Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Kalimantan Timur Tiopan Henry Gultom menjelaskan instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada PT KAI dan Kementerian Perhubungan, dalam agenda peresmian hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya Stasiun Semarang Tawang di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026), salah satunya untuk menyiapkan proyek Trans Kalimantan memang menjadi sinyal positif.
Meski demikian, menurutnya, instruksi tersebut masih berupa arahan politik dan belum didukung dokumen teknis seperti studi kelayakan, penetapan trase, maupun skema pendanaan yang jelas.
“Sebetulnya proyek kereta api logistik Kaltim bukan ide baru. Sejak lebih dari satu dekade lalu, proyek rel sepanjang 203 kilometer yang menghubungkan Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, hingga Balikpapan sudah dirancang khusus untuk mengangkut batu bara ke pelabuhan, lengkap dengan rencana jetty batu bara dan pembangkit listrik pendukung,” ungkapnya dalam rilis, Senin (3/8).
Dia menjelaskan, proyek ini sempat berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN), tetapi mandek setelah investor asal Rusia mundur, dan sejak itu statusnya turun dari daftar PSN. Kini, dalam revisi terbaru daftar proyek strategis nasional (Permenko Perekonomian No. 16/2025) "Infrastruktur Kereta Api Logistik di Kalimantan Timur" kembali dicantumkan sebagai satu-satunya proyek kereta di Kalimantan yang berstatus PSN.
“Ini sinyal bahwa pemerintah pusat memang tengah menghidupkan kembali rencana lama, bukan memulai dari nol,” jelasnya.
Menurut Tiopan, Kalimantan Timur memiliki potensi besar untuk mendukung keberadaan kereta logistik. Struktur ekonomi provinsi ini masih ditopang sektor pertambangan, perkebunan, serta industri pengolahan yang membutuhkan sistem distribusi lebih efisien. Kehadiran kereta api dinilai dapat menekan biaya logistik, mengurangi kerusakan jalan akibat angkutan berat.
“Sekaligus mendukung agenda hilirisasi industri dan pengembangan kawasan IKN,” sebutnya.
Meski prospeknya dinilai menjanjikan, Tiopan menegaskan tantangan terbesar tetap berada pada sisi pembiayaan. Berbagai estimasi kebutuhan investasi, mulai puluhan triliun hingga ratusan bahkan lebih dari seribu triliun rupiah untuk jaringan penuh Trans Kalimantan, menunjukkan besarnya kebutuhan dana yang tidak mungkin hanya mengandalkan APBN.
“Karena itu, pemerintah perlu menyusun skema pendanaan melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), investasi business-to-business (B2B), hingga dukungan lembaga pembiayaan internasional,” tegasnya.
Tiopan yang juga Dosen Pasca Sarjana Teknik Sipil FT Unmul turut mendorong pemerintah memulai pembangunan dari koridor logistik yang telah memiliki potensi angkutan barang tinggi, sebelum memperluas jaringan. Selain itu, pemerintah daerah diminta menyiapkan kepastian lahan, menyelaraskan proyek dengan tata ruang, serta membangun koordinasi lintas provinsi agar proyek Trans Kalimantan tidak kembali berhenti sebatas wacana.
“Pada akhirnya, keberhasilan Trans Kalimantan tidak ditentukan oleh seberapa besar instruksi presiden digaungkan di panggung seremonial, melainkan oleh seberapa cepat pemerintah pusat dan daerah menerjemahkannya menjadi dokumen, anggaran, dan komitmen yang bisa dipegang investor. Di mana hal ini yang justru paling sering hilang di setiap babak wacana kereta Kalimantan sebelumnya,” pungkasnya. (*)
Editor : Ismet Rifani