KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Penurunan transfer ke daerah (TKD) dinilai bukan semata persoalan berkurangnya pendapatan daerah. Di tengah tekanan fiskal yang diperkirakan berlanjut pada 2027, kepala daerah diminta mengubah cara menyusun anggaran.
Dengan mengedepankan disiplin fiskal, efisiensi belanja, dan memperkuat perjuangan bersama agar Kalimantan Timur memperoleh ruang fiskal yang lebih besar.
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, berkurangnya TKD memang berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal daerah.
Namun, kondisi tersebut tidak boleh hanya disikapi dengan menyalahkan pemerintah pusat. Sebaliknya, pemerintah daerah harus melakukan evaluasi dan introspeksi terhadap pola belanja yang selama ini dijalankan.
Baca Juga: CKG Samarinda Tembus 30 Ribu Sasaran, Kini Sasar Rutan dan Lapas
"Negara sedang membutuhkan uang. Kita juga harus memahami bahwa defisit APBN dipengaruhi berbagai faktor eksternal, mulai dari geopolitik internasional, kenaikan harga minyak dunia, hingga pelemahan nilai tukar rupiah," ujarnya usai menjadi pembicara dalam diskusi publik di Cafe Bagios, Sabtu (1/8).
Dalam kondisi APBD yang mengalami kontraksi, pemerintah daerah harus meninggalkan pola ekspansi fiskal menuju disiplin fiskal. Artinya, belanja daerah tetap berjalan, tetapi difokuskan pada program prioritas dan menghindari pemborosan.
"Disiplin fiskal bukan berarti berhenti belanja, tetapi belajar berhenti boros. Prioritasnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, baru kemudian program lainnya jika ruang fiskal masih tersedia," katanya.
Andi Harun juga mendorong perubahan paradigma dalam penyusunan APBD melalui konsep zero based budgeting, yakni menyusun anggaran berdasarkan kebutuhan riil, bukan sekadar menyalin program tahun sebelumnya.
Baca Juga: Promosi Tak Bisa Asal, Pelaku Wisata Kaltim Diminta Jual Pengalaman
"Jangan sampai APBD hanya copy paste dari tahun ke tahun. Semua harus dihitung ulang berdasarkan kebutuhan, manfaat, indikator kinerja, dan dampaknya bagi masyarakat," tegasnya.
Menurutnya, ukuran utama dalam penyusunan APBD bukan hanya besarnya anggaran, melainkan manfaat yang dirasakan masyarakat. Karena itu, meski APBD menurun, nilai manfaat bagi publik tidak boleh ikut berkurang.
"APBD itu uang rakyat dan harus kembali manfaatnya kepada rakyat. Saat APBD besar, manfaatnya harus besar. Saat APBD turun, public value-nya tidak boleh ikut turun," ucapnya.
AH juga mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memimpin gerakan bersama seluruh kabupaten/kota memperjuangkan peningkatan ruang fiskal daerah kepada pemerintah pusat.
Menurutnya, perjuangan tersebut harus diawali dengan penyusunan dokumen teknokratis yang kuat, kemudian didukung komunikasi politik yang elegan dan konstitusional.
"Saya mengajak seluruh kabupaten dan kota di Kaltim dipimpin pemerintah provinsi untuk menyusun langkah bersama. Jangan hanya mengedepankan narasi politik atau menyalahkan pemerintah pusat. Kita harus datang dengan hitungan teknokratis yang kuat agar peluang keberhasilannya lebih besar," pungkasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo