KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Ruang fiskal yang menyempit tak membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengendurkan target pelayanan publik.
Pemkot bersama DPRD Samarinda sepakat melanjutkan kebijakan efisiensi dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (RAPBD) 2027, dengan belanja prioritas tetap menjadi yang utama.
Kesepakatan itu dituangkan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Samarinda Masa Persidangan II Tahun 2026, Jumat (14/8).
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, RAPBD 2027 direncanakan memiliki pendapatan sekitar Rp3,3 triliun. Angka tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp1,3 triliun dan pendapatan transfer sekitar Rp2,1 triliun, ditambah pendapatan lain-lain yang sah.
Baca Juga: Kredit Rumah Tangga Kaltim Tumbuh 12,19 Persen, Tembus Rp39,13 Triliun
Pendapatan tersebut akan disusun untuk membiayai belanja secara seimbang dengan mengutamakan pelayanan dasar dan belanja wajib.
Di antaranya sektor pendidikan dengan alokasi minimal 20 persen, kesehatan, pengawasan, infrastruktur pelayanan dasar, belanja pegawai, serta belanja rutin pemerintahan.
"Paradigma RAPBD 2027 tetap melanjutkan efisiensi. Kita mendahulukan belanja prioritas dan menunda belanja-belanja yang tidak prioritas," ujar Andi Harun.
Menurutnya, efisiensi dilakukan sebagai respons terhadap kebijakan nasional yang berdampak pada penerimaan Transfer ke Daerah (TKD). Dengan ruang fiskal yang lebih terbatas, Pemkot memilih menyesuaikan jumlah program berdasarkan tingkat prioritas, bukan menghentikan belanja pembangunan.
Baca Juga: Gempa NTT M 7,7 Tewaskan 51 Orang, Ribuan Rumah Rusak dan 5.000 Warga Mengungsi
Andi Harun mencontohkan sektor infrastruktur. Jika dalam kondisi fiskal normal pemerintah dapat membiayai 10 ruas jalan, maka dengan keterbatasan anggaran hanya empat atau lima ruas yang dapat dikerjakan.
Pemilihan dilakukan berdasarkan dampak terhadap pelayanan publik. "Jadi, jumlahnya yang akan berkurang, tapi bukan berhenti belanja. Kita identifikasi mana yang paling prioritas dan langsung berdampak pada pelayanan publik," katanya.
Kebijakan efisiensi juga akan menyasar belanja yang dinilai tidak prioritas. Efisiensi perjalanan dinas, makan dan minum, serta kegiatan seremonial akan tetap dilanjutkan seperti yang diterapkan pada APBD 2026.
Ia menegaskan tidak ada program prioritas yang dikorbankan. Penyesuaian dilakukan dengan mengatur waktu pelaksanaan dan skala prioritas agar kemampuan fiskal daerah tetap terjaga.
"Kita ingin membuktikan bahwa walaupun APBD turun, kita tetap mampu melaksanakan urusan pemerintahan yang wajib, mandatory spending, earmarking, dan infrastruktur pelayanan publik," tegasnya.
Pemkot juga membangun kesamaan persepsi dengan DPRD Samarinda agar kebijakan efisiensi dapat berjalan konsisten. Menurut AH, penyesuaian belanja merupakan pilihan realistis agar pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat tetap bergerak di tengah keterbatasan anggaran.
Baca Juga: Gempa Susulan NTT Masih Tinggi, BMKG: Aktivitas Bisa Berlangsung 2-3 Minggu
Ia mengajak seluruh pihak menerima kondisi fiskal tersebut secara positif dan tidak menghabiskan energi dengan keluhan yang tidak produktif. "Kalau uang kita banyak, insyaallah belanja kita banyak. Kalau duit kita berkurang, ya sudah kita sesuaikan saja. Tidak perlu stres, tetap happy, tetap gembira," ujarnya.
AH berharap kondisi fiskal daerah dapat kembali membaik pada tahun berikutnya. Sembari menunggu, Pemkot akan tetap mengawal pembangunan dengan prinsip belanja berkualitas dan mengutamakan kebutuhan masyarakat. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo