KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Kemunculan bendera Borneo Raya berdampingan dengan Merah Putih di kawasan flyover Samarinda saat peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Senin (17/8/2026), menuai perhatian. Dewan Adat Dayak (DAD) Kaltim menilai fenomena tersebut sebagai ekspresi kekecewaan masyarakat yang perlu dijawab pemerintah melalui komunikasi dan perhatian terhadap kebutuhan daerah.
Ketua Umum DAD Kaltim, Viktor Yuan mengatakan, pengibaran bendera tersebut tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai upaya makar. Menurutnya, masyarakat Dayak di Kalimantan pada umumnya tidak memiliki keinginan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kami melihat itu sebagai fenomena. Kalau yang saya pahami, masyarakat Kalimantan pada umumnya, khususnya masyarakat Dayak, tidak ada keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI,” ujarnya, Selasa (18/8).
Baca Juga: Hunian Hotel Bintang di Kaltim Naik, Tembus 57,59 Persen
Ia menilai aksi pengibaran bendera di sejumlah wilayah Kalimantan lebih tepat dilihat sebagai bentuk ekspresi kekecewaan masyarakat. Karena itu, pemerintah dinilai perlu merespons melalui dialog dan memperkuat komunikasi dengan masyarakat lokal.
Viktor mengatakan, pemerintah provinsi maupun pusat perlu lebih aktif menyerap aspirasi masyarakat, terutama di tengah kondisi anggaran yang mengalami tekanan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat Kaltim, khususnya di wilayah terpencil.
“Perhatian itu tentu lewat berbagai macam cara, terutama diskusi-diskusi. Kami lebih memilih narasi diskusi. Pemerintah juga harus cerdas mengelola anggaran, terutama saat anggaran mengalami turbulensi,” ujarnya.
Ia mencontohkan sejumlah daerah yang masih membutuhkan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur, seperti Mahakam Ulu, Kutai Barat, Berau, Kutai Timur, Paser, dan Penajam Paser Utara.
Viktor juga meminta pemerintah melibatkan masyarakat adat dalam proses penyusunan kebijakan dan anggaran. Menurutnya, DAD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat menjadi ruang untuk menyerap kebutuhan masyarakat lokal, termasuk persoalan adat dan budaya.
“Bagaimana komunikasi, menjalin komunikasi, kemudian menyerap aspirasi ketika menyusun APBD, terutama dalam Musrenbang. Kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendasar terkait adat dan budaya juga harus diperhatikan,” katanya.
Ia turut menyoroti belum terealisasinya pembangunan Lamin Besar sebagai wadah masyarakat adat Dayak Kaltim. Menurut Viktor, rencana pembangunan tersebut telah dimulai sejak era Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, tetapi hingga kini belum terealisasi sepenuhnya.
Baca Juga: Mulai 2027! Guru PPPK Daerah Jadi Pegawai Pemerintah Pusat, Ini Aturan Baru Status ASN
Viktor juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan audiensi dengan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud. Namun, hingga kini DAD Kaltim belum mendapat kesempatan bertemu secara langsung untuk menyampaikan aspirasi organisasi.
“Jangan dianggap sepele. Kami tidak membawa nama pribadi maupun nama sub-suku. Ini kebutuhan dasar masyarakat lokal, tempat kami berinteraksi dan bermusyawarah,” tegasnya.
Selain persoalan pembangunan daerah, Viktor menilai pemerintah pusat perlu memberikan perhatian terhadap keseimbangan fiskal Kaltim sebagai salah satu daerah penghasil sumber daya alam terbesar. Menurutnya, luas wilayah dan dampak aktivitas eksploitasi sumber daya alam perlu menjadi pertimbangan dalam kebijakan transfer ke daerah.
Ia menilai pembangunan Kaltim tidak cukup hanya dihitung berdasarkan jumlah penduduk. Kondisi geografis yang luas serta dampak aktivitas pertambangan dan perkebunan juga perlu diperhitungkan.
“Jangan dilihat dari jumlah penduduknya saja, tetapi harus dilihat juga dari luasan Kalimantan Timur yang sangat luas. Kemampuan finansial Kalimantan Timur untuk membangun daerahnya harus seimbang dengan sumber daya alam yang diambil,” ungkapnya.
Viktor menambahkan, pemerintah juga perlu memperkuat komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat. Terlebih, di tengah kondisi transfer ke daerah yang menurun dan tekanan ekonomi yang dapat berdampak pada pembangunan maupun kehidupan masyarakat.
Ia berharap pemerintah hadir memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk persoalan pertanian, pangan, dan BBM, terutama di daerah yang menghadapi kemarau panjang.
“Pada saat-saat sulit seperti sekarang, pemerintah harus hadir di tengah masyarakat. Kelangkaan pangan, kelangkaan BBM, itu harus ditangani dan diberi solusi. Hal-hal dasar seperti itu yang pemerintah harus lihat dan ikut rasakan,” pungkasnya. (*)
Editor : Ery Supriyadi