KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Wacana pengalihan status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah menjadi pegawai pemerintah pusat mendapat respons positif dari DPRD Samarinda.
Kebijakan tersebut dinilai dapat meringankan beban anggaran daerah, khususnya untuk pembayaran gaji dan tunjangan guru. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti mendukung rencana tersebut karena pembiayaan guru PPPK selama ini turut membebani keuangan daerah.
"Bagus dong tanggung jawab pusat, jadi tidak membebani keuangan daerah. Kami sangat mendukung karena selama ini cukup membebani. Gaji dan tunjangan kalau bisa ditarik ke pusat," ujarnya.
Meski demikian, Sri Puji menilai kebijakan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan guru di setiap daerah yang belum tentu diketahui secara rinci oleh pemerintah pusat.
Baca Juga: Pelaku Penganiayaan Pakai Sajam di Manggar Diamankan, Motif Masih Misterius
Ia mencontohkan kondisi guru Bahasa Inggris di Samarinda. Sejumlah SMP masih kekurangan guru Bahasa Inggris, sementara di tingkat SD justru terdapat kelebihan.
Padahal, mata pelajaran Bahasa Inggris baru akan diterapkan di SD pada 2028. "Di SMP kita kekurangan guru Bahasa Inggris, sedangkan di SD kelebihan. Ini yang harus menjadi perhatian," katanya.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu diselesaikan secara bertahap agar pengalihan status guru PPPK tidak mengabaikan kebutuhan tenaga pendidik di daerah, termasuk peningkatan kompetensi dan sertifikasi.
Sri Puji menilai pengalihan tanggung jawab pembiayaan ke pemerintah pusat juga relevan dengan kondisi fiskal daerah yang terbatas.
Baca Juga: Karhutla Mengintai Kaltim, Operasi Modifikasi Cuaca Digeber di Sekitar IKN
"Yang penting tanggung jawab anggaran tetap di pusat. Guru PPPK juga perlu meningkatkan kompetensi. Kalau dibebankan ke pemerintah kota dengan kemampuan fiskal yang terbatas, tentu berat," jelasnya.
Di sisi lain, ia berharap rekrutmen aparatur pada 2027 dapat membantu memenuhi kebutuhan guru di Samarinda. Terlebih, sekitar 150 guru disebut telah memasuki masa pensiun. "Nanti ada tes CPNS lagi. Guru-guru kita yang kemarin pensiun sekitar 150 orang itu bisa diisi," pungkasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo