KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Samarinda memasuki tahap baru. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mulai mengoperasikan helikopter water bombing untuk memperkuat penanganan karhutla yang terus terjadi di sejumlah wilayah.
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, sejak awal munculnya karhutla, Pemkot Samarinda telah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak kemarau panjang dan kekeringan. Sejumlah langkah dilakukan, mulai dari penyiagaan personel pemadam, patroli bersama TNI dan Polri hingga koordinasi dengan BNPB untuk pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Namun, kondisi cuaca yang belum mendukung membuat OMC belum dapat dilakukan. Di sisi lain, dalam dua pekan terakhir terjadi peningkatan kebakaran lahan dan semak kering di sejumlah wilayah Samarinda.
"Dalam dua minggu terakhir ini ada volume kebakaran lahan semak kering yang meningkat, baik yang secara penyelidikan pihak Polri itu ada unsur disengaja, kesengajaan, maupun karena sebab lain," ujarnya usai meninjau helikopter water bombing di Bandara APT Pranoto Samarinda, Selasa (8/9).
Untuk memperkuat penanganan, Pemkot Samarinda kemudian mengajukan permohonan bantuan kepada BNPB. Permohonan tersebut mendapat respons dengan penempatan helikopter water bombing di Samarinda.
"Hari ini dikabulkan, kita mulai menerbangkan helikopter water bombing agar bisa menjadi satu kesatuan dari operasi kesiapsiagaan kita dalam penanggulangan karhutla di Kota Samarinda," katanya.
Operasi perdana dilakukan di kawasan Bantuas. Helikopter mengambil air dari void eks tambang di kawasan tersebut untuk kemudian digunakan dalam pemadaman. Operasi direncanakan berlangsung hingga menjelang matahari terbenam dan dievaluasi setelah helikopter kembali sekitar pukul 18.00 Wita.
Seluruh wilayah Samarinda pada prinsipnya masuk dalam peta operasi penanganan karhutla, dengan penentuan titik penanganan disesuaikan kondisi di lapangan.
"Pada prinsipnya di semua area di Kota Samarinda akan menjadi peta operasi. Oleh sebab itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah kita melekat terus dengan BNPB dalam rangka penanggulangan tersebut," jelasnya.
Baca Juga: Konsorsium Sempekat Lestari Paparkan Program 2026–2027, Perkuat Kolaborasi Demi Manusia dan Bumi
Ia berharap penggunaan water bombing dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menekan dampak karhutla. Penanganan juga dilakukan secara bersama melalui pendekatan pentahelix, dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, TNI, Polri dan pihak terkait lainnya.
AH turut mengajak sektor swasta berperan dalam penanganan dampak kekeringan dan kemarau panjang di Samarinda. Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar penanganannya dapat dilakukan secara maksimal.
Baca Juga: Jembatan Lembak di Bengalon Rusak Lagi, Truk Berat Dilarang Melintas
Terkait status tanggap darurat kekeringan yang berakhir 7 September, AH mengatakan keputusan perpanjangan masih menunggu evaluasi. Selama hujan belum turun, status siaga darurat kekeringan dan kemarau panjang berpotensi dilanjutkan.
"Tergantung evaluasi. Kalau dipandang perlu melanjutkan status kedaruratan kekeringan dan kemarau panjang, ya kita akan melanjutkan sampai eskalasinya turun, mungkin bersamaan dengan mulai turunnya hujan," ungkapnya.
Menurutnya, peningkatan status dilakukan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan dampak kekeringan. "Peningkatan status itu sebenarnya dalam rangka apa? Supaya secara signifikan juga upaya siaga kita di tingkat penanggulangan juga menjadi signifikan," pungkasnya. (*)
Editor : Sukri Sikki