KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Kebakaran lahan dan hutan (karhutla) kembali melanda kawasan Pelita 8 dan Perumahan Korpri di Kecamatan Sambutan, Samarinda, Jumat (11/9). Titik api yang terus meluas membuat puluhan hektare lahan hangus dan memicu perhatian serius dari kalangan legislatif.
Hingga Jumat siang, kepulan asap tebal masih membubung di sejumlah titik. Petugas gabungan bersama para relawan terus berjibaku memadamkan sisa bara api di tengah kondisi vegetasi semak belukar yang kering dan mudah terbakar.
Belum tuntas pemadaman sisa kebakaran semalam di Blok C2 Perumahan Korpri, kobaran api baru kembali muncul di Blok D. Lokasi ini merupakan area terdalam perumahan yang berbatasan langsung dengan kawasan Makroman dan Kelurahan Pulau Atas.
Baca Juga: Barang Impor Tiongkok Banjiri Kaltim, BPS Catat Kenaikan Hampir Dua Kali Lipat
Kondisi angin kencang membuat petugas harus bekerja ekstra melokalisasi kobaran api. Langkah penyekatan dilakukan secara intensif agar amukan si jago merah tidak merembet ke kawasan permukiman warga terdekat.
Menanggapi bencana karhutla tersebut, Ketua DPRD Kota Samarinda Helmi Abdullah mengapresiasi kesiapsiagaan seluruh elemen lapangan. Ia menyebut penanganan kebakaran lahan memerlukan sinergi cepat antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. "Pemerintah kota melalui BPBD, BNPB dan juga relawan kemarin sudah terlibat langsung. Harapan kita tentu kobaran api ini bisa segera diatasi sepenuhnya," ujarnya, Jumat (11/9).
Helmi juga meminta kewaspadaan di wilayah-wilayah rawan lainnya terus ditingkatkan. Menurutnya, potensi karhutla di Samarinda sangat tinggi selama musim panas berlangsung. "Insyaallah pemerintah bersama TNI, Polri, DPRD, serta masyarakat akan terus bersiap siaga dalam menjaga lingkungan masing-masing," imbuhnya.
Baca Juga: Sengketa Lahan IKN, Partai Buruh Siap Gugat OIKN, Pemkab PPU, hingga Gubernur Kaltim
Terkait peran besar relawan pemadam kebakaran yang kerap bertaruh keselamatan di garis depan, Helmi membuka peluang adanya sokongan biaya operasional. Dukungan pendanaan ini dinilai krusial untuk menunjang perlengkapan dan logistik para relawan di lapangan.
Menurutnya, pengalokasian dana tersebut dapat dirumuskan melalui skema penanganan darurat di bawah koordinasi instansi teknis terkait. "Kalau bicara anggaran, tentu sifatnya darurat. Nanti ada dinas terkait yang mengurusnya, terutama dari pihak BPBD," jelasnya.
Helmi menegaskan, DPRD Kota Samarinda bersama Pemerintah Kota Samarinda siap duduk bersama mengkaji kebutuhan tersebut. Keterlibatan aktif relawan pantas mendapatkan perhatian melalui pos belanja tidak terduga atau tanggap darurat daerah.
"Melihat besarnya keterlibatan masyarakat di lapangan, nanti oleh pemerintah kota bersama DPRD akan kita upayakan masuk dalam alokasi anggaran tanggap darurat," pungkasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo