SAMARINDA – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Samarinda belum mereda. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memperpanjang status tanggap bencana hingga 21 September, seiring meningkatnya titik panas dalam dua pekan terakhir.
Kondisi tersebut juga mendapat perhatian pemerintah pusat. Melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dukungan helikopter untuk penanganan karhutla melalui waterbombing disiapkan untuk Samarinda.
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, langkah kesiapsiagaan telah disiapkan sejak potensi kemarau panjang mulai diprediksi berdasarkan data dan kajian berbasis sains. Samarinda dinilai menjadi salah satu daerah yang rentan menghadapi kekeringan.
“Kami percaya terhadap data yang berbasis sains. Sudah diumumkan bahwa Indonesia sangat berpotensi berada dalam fase El Nino. Konsekuensinya akan berada pada fase panjang mengalami kemarau dan kekeringan,” ujarnya Senin (14/9).
Menurutnya, pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan kekeringan dapat memunculkan persoalan serius, termasuk keterbatasan air. Karena itu, Pemkot Samarinda membentuk satuan tugas yang melibatkan sejumlah perangkat daerah untuk melakukan mitigasi.
"Kami juga meminta lurah-camat untuk mendata sumur-sumur yang bisa digunakan sebagai cadangan air," singkatnya.
Pada penanganan karhutla, seluruh posko pemadam kebakaran disiagakan. Pemkot juga menetapkan standar waktu tanggap atau response time maksimal 10 menit untuk wilayah yang relatif dekat dengan posko. "Sementara kawasan pinggiran kota ditargetkan maksimal 15 menit," ucapnya.
Penanganan turut diperkuat relawan, TNI dan Polri. Jika kemampuan posko di tingkat kecamatan tidak mencukupi, personel dan armada dari posko kota akan dikerahkan melalui bantuan kendali operasi (BKO).
Andi Harun menambahkan, sebagian besar kebakaran semak kering dan lahan gambut dapat ditangani dalam waktu satu hingga dua jam. Namun, terdapat sejumlah lokasi yang kembali terbakar setelah sebelumnya dipadamkan, salah satunya di kawasan Bentuas.
“Standar kita tidak turun. Kalau kebakaran lahan, 10 menit response time-nya sudah harus di TKP. Kalau di pinggiran 15 menit,” tegasnya.
Di tengah meningkatnya titik panas dalam dua pekan terakhir, Pemkot kemudian berkoordinasi dengan BNPB pusat hingga pihak Lanud Dhomber di Balikpapan. Selain dukungan waterbombing, Pemkot juga menyiapkan rencana modifikasi cuaca.
"Namun, pelaksanaan modifikasi cuaca masih menunggu kondisi awan yang mendukung. Berdasarkan pemantauan terakhir, awan di wilayah Samarinda dinilai masih tipis dan belum cukup berkumpul untuk dilakukan operasi tersebut," pungkasnya. (*)
Editor : Ismet Rifani