KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menyiapkan sejumlah skema taktis guna mengurai antrean panjang kendaraan pengantre bahan bakar minyak (BBM) yang kian mengular di enam stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Instruksi penanganan tersebut datang langsung dari Wali Kota Samarinda menyusul keluhan publik atas antrean kendaraan yang kerap memakan badan jalan dan memicu kemacetan parah.
Asisten II Sekretariat Daerah Kota Samarinda Marnabas Patiroy mengatakan, pihaknya telah menggelar pembicaraan awal bersama pengelola SPBU untuk memetakan akar persoalan di lapangan.
"Antrean banyak di beberapa SPBU, kalau saya catat ada enam titik. Di SPBU Jalan Kusuma Bangsa, Diponegoro, Juanda, Wahid Hasyim, AWS, sama di Urip Sumoharjo. Makanya tentu mau kita atur," ujarnya, Senin (21/9).
Ia menjelaskan, disparitas harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi yang cukup tinggi menjadi faktor utama lonjakan antrean pengisian, kendati sistem verifikasi barcode telah berjalan.
Salah satu opsi konkret yang tengah dimatangkan adalah pemberlakuan sistem kupon antrean berjadwal di masing-masing SPBU agar pengendara tidak berlama-lama memadati jalan raya.
Melalui skema ini, kendaraan yang datang melebihi kapasitas tampung antrean SPBU akan langsung didata nomor pelat kendaraannya dan diberikan kupon untuk kembali pada jam tertentu.
"Kan orang antre itu perlu kepastian dapat. Yang bikin susah dan orang akan marah kalau sudah antre berjam-jam tetapi ternyata tidak dapat," katanya.
Metode serupa pernah sukses diterapkan saat penanganan kelangkaan minyak goreng beberapa waktu lalu, sehingga masyarakat mendapat jaminan pasokan tanpa harus mengorbankan waktu kerja di jalan.
Selain sistem antrean, Pemkot Samarinda turut menyoroti indikasi praktik pengetap BBM bersubsidi yang memperparah kelangkaan di tingkat konsumen riil.
Berdasarkan pantauan sementara, terdeteksi aktivitas janggal ratusan hingga ribuan kendaraan yang mengisi BBM berulang kali dalam volume tidak wajar setiap hari.
"Kalau kami catat di Samarinda, ada sekitar 1.000 kendaraan yang berulang kali mengisi tiap hari. Masa mobil pribadi untuk rute kerja harian di Samarinda menghabiskan 30 liter per hari, ini tidak masuk akal kecuali perjalanan antarkota," bebernya.
Bahkan, ditemukan modus sekitar 100 kendaraan yang berpindah-pindah mengisi BBM dari satu SPBU ke SPBU lain dengan cara mengganti pelat nomor kendaraan.
Untuk merumuskan kebijakan yang tepat, Pemkot Samarinda menjadwalkan rapat maraton lanjutan bersama Pertamina, Hiswana Migas, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Diskominfo, serta Bagian Ekonomi Setkot Samarinda.
Pembahasan tersebut juga bakal mengkaji opsi pembatasan frekuensi pengisian, misalnya dua hari sekali bagi kendaraan pribadi non-komersial, sembari tetap memberi pengecualian seperti pengemudi taksi online.
"Target minggu ini harus kelar. Hari Kamis hasilnya sudah harus saya sampaikan kepada Pak Wali Kota, sehingga Selasa dan Rabu ini kami matangkan opsi alternatifnya," tegasnya.
Pemerintah Kota Samarinda bersama jajaran Forkopimda rencananya segera menerjunkan tim gabungan lintas instansi guna menertibkan antrean serta menindak tegas oknum pengetap BBM. (*)
Editor : Ismet Rifani